Jadi Presiden RI ke-3, BJ Habibie Menjaga Indonesia dari Krisis

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Semasa menjabat Presiden RI ke-3, BJ Habibie menorehkan jasa besar saat mengambil langkah strategis menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi berkepanjangan. Kebijakannya untuk mengukuhkan independensi Bank Indonesia pada 1999 pascareformasi, merupakan langkah strategis.

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini juga menyatakan, saat menjadi presiden, Habibie telah sukses mengendalikan krisis. Caranya dengan menurunkan nilai tukar yang dramatis, melalui Bank Indonesia yang menjadi independen sehingga kesinambungan ekonomi menjadi normal.

    Melalui Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 yang terbit pada 1999, pondasi bank sentral menjadi lebih kuat. Utamanya dalam tugas utama menjaga nilai tukar.

    "BI menerima tanggung jawab penuh menjaga nilai rupiah," ungkap Didik kepada Bisnis.com, Kamis 12 September 2019.

    Menurut Didik, langkah Habibie telah menolong Indonesia dari laju inflasi yang tak terkendali. Saat krisis ekonomi 1998, nilai tukar rupiah menyentuh Rp16.800, sangat jauh dari nilai tukar awal Rp2.362 per dolar AS.

    Habibie pun berhasil menjinakkan rupiah ke level Rp11.200 per dolar AS pada 20 Mei 1998, lalu menguat lagi menjadi Rp7.385 per dolar AS, pada 20 Oktober 1999. Rupiah akhirnya menyentuh level terkuat sebedar Rp6.550 per dolar AS pada 28 Juni 1999.

    Seiring dengan stabilisasi kurs, kondisi tersebut telah membantu penurunan inflasi secara berkala. Maklum saja, pada 1998 inflasi sempat menyentuh 77,6 persen."Itu semua dijalankan dengan baik untuk inflasi, nilai rupiah merosot terhadap dolar karena sektor riil di luar BI rapuh," kata Didik.

    Insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung ini menduduki RI 1 dengan mewarisi kondisi krisis moneter Asia yang berimbas pada krisis keuangan di Indonesia. Namun dengan gaya kepemimpinan yang demokratis, Habibie ikut mendorong independensi Bank Indonesia dan mengendalikan nilai tukar rupiah serta inflasi.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.