Rumah Masa Kecil BJ Habibie Akan Dijadikan Museum

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Parepare— Wali Kota Parepare, H.M. Taufan Pawe berencana menjadikan rumah tempat kelahiran Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie yang terletak di Pusat Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menjadi Museum "BJ Habibie". Rumah tempat kelahiran Habibie ini telah menjadi aset Kementerian BUMN, yang dimanfaatkan Bank BNI. 

    "Ini adalah tempat yang kita akan jadikan museum satu satunya di dunia karena saya pernah menyampaikan kepada beliau [B.J. Habibie] dan dia menantang saya dengan mengatakan 'saya tantang kamu Taufan untuk membuat museum di rumah kelahiran saya'," ujar Taufan saat mengunjungi rumah tempat kelahiran Habibie, sesaat sebelum Presiden RI ke-3 itu meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta.

    Museum BJ Habibie direncanakan letaknya tidak jauh dari lokasi "Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun' di Kota Parepare. Hal ini sudah mendapatkan dukungan positif dari Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

    Wali Kota Parepare menjelaskan pihak Bank BNI telah setuju jika rumah tersebut dialihkan sebagai aset daerah. "Jadi, saya bersama Bapak Habibie dan pihak BNI sudah bertemu dan alhamdulillah rumah beliau itu telah menjadi aset daerah sekarang sehingga insyaallah tahun 2020 kami mulai membangun museum tersebut," ujar Taufan.

    Selain museum tersebut, kata Taufan, Pemerintah Kota Parepare juga berencana membangun Taman BJ Habibie yang bertujuan untuk menjadikan tokoh Menteri Riset dan Teknologi pada era Presiden Soeharto itu sebagai edukasi dan inspirasi.

    Prof Dr Ing Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal B.J. Habibie lahir di Kota Parepare 25 Juni 1936 dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspowardojo. BJ Habibie yang memiliki tujuh bersaudara menikahi Hasri Ainun Besari yang melahirkan dua orang putra yakni Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.