Jonan Orasi Ilmiah Energi Berkeadilan: Kurangnya Pasti Banyak

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Ignasius Jonan mengamati aktivitas Kawah Ratu melalui alat seismograf di Pos Pengamatan Gunung Api Tangkuban Parahu, PVMBG, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 27 Agustus 2019. Dalam kunjungan kerjanya, Jonan menghimbau warga agar tidak mendekati Kawah Ratu Gunung Tangkuban Parahu dengan radius 1,5 kilometer karena aktivitas vulkanik masih terpantau tinggi. ANTARA/Raisan Al Farisi

    Menteri ESDM Ignasius Jonan mengamati aktivitas Kawah Ratu melalui alat seismograf di Pos Pengamatan Gunung Api Tangkuban Parahu, PVMBG, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 27 Agustus 2019. Dalam kunjungan kerjanya, Jonan menghimbau warga agar tidak mendekati Kawah Ratu Gunung Tangkuban Parahu dengan radius 1,5 kilometer karena aktivitas vulkanik masih terpantau tinggi. ANTARA/Raisan Al Farisi

    TEMPO.CO, Bandung -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyampaikan orasi ilmiah tentang Energi yang Berkeadilan. Pidato itu mengisi acara Dies Natalis 62 Tahun Universitas Padjadjaran atau Unpad di Bandung, Rabu 11 September 2019. Tema itu menurutnya tagline atau slogan resmi pemerintahan Joko Widodo.

    Jonan mengatakan kehadirannya atas permintaan Ketua Majelis Wali Amanat Unpad Rudiantara yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika. Slogan energi berkeadilan menurutnya mengupayakan sila kelima Pancasila di seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pembangunan energi serta sumber daya mineral. “Kalau Bapak, Ibu tanya kurangnya banyak nggak? Kurangnya pasti banyak,” ujarnya.

    Kekurangan itu antara lain terkait dengan bahan bakar minyak, kelistrikan dan air bersih. Dari 7500 kecamatan di Indonesia, seribu lebih diantaranya belum punya stasiun pengisian bahan bakar umum. Sementara layanan kelistrikan Jonan mengaku sudah hampir mencapai 99 persen se-Indonesia. “Pemerintah menambah listrik 35 ribu megawatt dengan spirit melayani masyarakat soal kelistrikan,” ujarnya.

    Upayanya pada tahun ini ditargetkan mencapai 100 persen. “Tapi makin lama makin sulit, daya beli juga rendah,” kata Jonan. Kondisinya dari 70 juta keluarga, ada 500 ribuan lebih kepala keluarga yang tidak mampu membayar biaya pemasangan listrik. “Biaya Rp750 ribu, mereka nggak mampu bayar itu,” kata dia.

    Ketidakmampuan itu selain di daerah timur Indonesia juga DKI Jakarta. Di Jember, Jawa Timur tercatat ada sekitar 20 ribu keluarga yang tidak mampu membayar sambungan listrik. Hingga akhir tahun ini kata Jonan soal kelistrikan akan mencapai 99,3 persen, sementara pada bulan ini kondisinya masih 98,9 persen. “Target 2020 sampai 100 persen. Selain yang belum, setiap tahun ada tambahan 500 ribu pelanggan baru,” kata Jonan.

    Selain itu masih ada 17 persen warga atau sekitar 40 juta orang yang kesulitan mendapat air bersih. Berdasarkan hitungan Jonan perlu waktu sekitar 16 tahun yang ingin dikebut dalam lima tahun untuk mengatasi masalah itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.