Menurut Ernovian, aturan ini mendiskriminasi produsen dalam negeri karena standar baku mutu air limbah yang diwajibkan untuk industri tekstil lebih ketat ketimbang industri lainnya yang memiliki potensi pencemaran lebih tinggi. Sebut saja petrokimia hulu, deterjen, hingga farmasi. Selain itu, ada penambahan dua parameter yaitu suhu dan warna yang sulit dicapai parameternya. Sementara di negara pesaing, kata dia, dua parameter ini sama sekali tidak ada. “Kami menyayangkan banyaknya peraturan yang melarang,” kata dia.
Gulung tikarnya sembilan perusahaan tekstil ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum API Ade Sudrajat. Menurut Ade, besarnya volume produk impor kain membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri sulit bersaing karena harga kain impor yang lebih murah. "Tidak ada pilihan lain selain menutup industrinya. Sekarang yang sudah tutup kami catat ada sembilan perusahaan yang hampir mendekati 2.000 orang (pekerja)," kata dia pada diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Senin, 9 September 2019.
Selain API, kondisi serupa juga dialami oleh pelaku di sektor hulu lainnya dari Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI). Sekjen APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan produk bahan baku tekstil dalam negeri saat ini juga digempur oleh barang impor. Sekitar tahun 2008, kata dia, impor bahan baku tekstil baru sekitar 300 ribu ton. Namun saat ini bisa mencapai 800 ribu ton per tahunnya.
Dari sisi harga, kata Redma, produk impor pun lebih murah lantaran adanya praktik dumping yang dilakukan oleh negara asal. Beruntung, saat ini sudah ada Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) di Kementerian Keuangan untuk bahan baku tekstil, sehingga kerugian di industri hulu bisa ditekan hingga 3 sampai 4 persen. Anggota APSyFI saat ini memang belum ada yang gulung tikar. “Tapi sudah empat perusahaan mengurangi produksi, mereka menutup satu line, sekitar 100 ribu ton per tahun,” kata dia.
Selain impor, Redma juga mengeluh soal sejumlah regulasi yang malah membuat produk impor semakin membanjiri pasar tekstil dalam negeri. Salah satunya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Lewat aturan ini, tak hanya produsen yang bisa mengimpor bahan baku tekstil, tapi juga trader atau pedagang.
Belum lagi harga gas untuk industri yang sempat dijanjikan US$ 6 per mmbtu (million british thermal unit), namun realisasinya mencapai US$ 9,6 per mmbtu. “Kami juga terima surat dari Perusahaan Gas Negara (PGN) kalau mau dinaikkan lagi,” kata dia. Redma pun bingung menghadapi situasi ini, di satu sisi daya saing industri dalam negeri susah dinaikkan, tapi di sisi lain produk impor terus mengalir deras.
Selain hulu, industri tekstil di hilir pun ternyata tak lepas dari tekanan impor maupun regulasi.
