Bangun 5 PLTA dan PLTM, PLN Utang Rp 4,6 T ke Bank Jerman

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rumah generator Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018. PLTA Cirata yang memiliki delapan turbin tersebut mampu menghasilkan maksimal 1.008 megawat dengan tegangan 500 kilo volt. ANTARA/Raisan Al Farisi

    Suasana rumah generator Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018. PLTA Cirata yang memiliki delapan turbin tersebut mampu menghasilkan maksimal 1.008 megawat dengan tegangan 500 kilo volt. ANTARA/Raisan Al Farisi

    TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) mengaku telah mengajukan pinjaman atau utang kepada KfW Bank senilai 294,7 juta euro atau setara Rp4,6 triliun (kurs Rp15.638) sejak 2017. Utang senilai itu untuk mendanai lima proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan minihidro (PLTM) dengan total kapasitas 160,4 MW.

    Dengan perhitungan nilai investasi sebesar US$ 3 juta per MW, maka total investasi kelima proyek pembangkit tersebut dapat mencapai US$ 481,2 juta. Selain memberikan utang, Bank asal Jerman ini juga memberikan hibah pendanaan untuk melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk proyek tersebut.

    Manager Sub Bidang Hidro PLN Dony Cahya mengatakan bank Jerman yang memberikan utang itu mengharuskan proyek-proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) tersebut memperbarui FS untuk memenuhi persyaratan. Setelah melakukan pembaruan, KfW Bank bersama PLN pun melakukan loan agreement dengan sifat utang sector loan.

    Menurut Dony, karena pinjaman yang besar, perlu adanya penjaminan, dan pemerintah berkomitmen untuk hal tersebut. Selain itu, dengan sector loan, waktu pengerjaan proyek-proyek tersebut bisa lebih cepat karena pinjaman yang diberikan langsung mendanai sejumlah proyek.

    "Lebih bagus [sector loan], beberapa proyek bisa dibangun dengan menggunakan satu loan. Coba bayangkan satu loan untuk satu lokasi, berapa lama kita proses," kata Donykepada Bisnis, Selasa 10 September 2019.

    Dony memastikan meskipun perjanjian loan agreement atas lima proyek tersebut telah didapatkan PLN, konstruksi belum bisa dilakukan langsung karena harus melalui sejumlah langkah. Salah satunya adalah melakukan detail engineering design (DED) sebagai persyaratan dari lender karena studi kelayakan yang ada belum cukup memenuhi untuk melakukan konstruksi.

    Menurut dia, DED juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yakni sekitar 1,5 tahun. PLN juga perlu melakukan proses pengadaan kontraktor yang paling cepat dilakukan dalam waktu 1 tahun. "Kita estimasi konstruksi 3 sampai 4 tahun, 2024 hingga 2025 harapannya kita bisa COD," Dony menjelaskan.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.