Menteri Susi Sebut Tak Persulit Investasi, Ini Data BKPM

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini, Selasa, 30 April 2019, melakukan peninjauan 22 kapal asing di Pontianak yang akan ditenggelamkan pada Sabtu, 4 Mei 2019. (sumber: Twitter @kkpgoid)

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini, Selasa, 30 April 2019, melakukan peninjauan 22 kapal asing di Pontianak yang akan ditenggelamkan pada Sabtu, 4 Mei 2019. (sumber: Twitter @kkpgoid)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah jika proses perizinan untuk usaha perikanan di Indonesia masih sulit. Sebaliknya, ia mengklaim sistem perizinan saat ini sudah memberikan kelonggaran yang luar biasa bagi investasi di sektor usaha perikanan, karena sudah dilakukan secara online.

    “Ya sekarang sudah online, semua mudah. Asing sudah tidak boleh masuk, itu kelonggaran yang luar biasa untuk dalam negeri,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2019.

    Namun data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan fluktuasi investasi di sektor perikanan dari tahun ke tahun. Investasi dalam negeri anjlok 68,1 persen, dari Rp 274,65 miliar di tahun 2015, menjadi Rp 87,56 miliar di tahun 2018. Investasi asing juga turun dari US$ 53,1 juta atau sekitar Rp 746,6 miliar (dengan kurs Rp 14.061 per dolar AS) di tahun 2015 menjadi US$ 24,94 juta atau sebesar Rp 351 miliar di tahun 2018.

    Namun selama semester satu 2019, nilai investasi asing di perikanan mencapai US$ 37,9 juta atau sekitar Rp 534 miliar. Angka tersebut sudah di atas pencapaian selama 2018 sebesar Rp 351 miliar. Jika realisasi investasi asing di semester kedua tak berbeda jauh dengan semester sebelumnya, total investasi di tahun 2019 ini bisa jadi lebih tinggi dibandingkan tahun 2015.  

    Sebelumnya Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menyebut sistem yang dijalankan Susi ini masih membuat para pengusaha perikanan di lapangan membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus izin.

    Yugi menyebutkan, pengusaha bidang perikanan di Bitung, Sulawesi Utara mempersoalkan proses mendapatkan izin kapal dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) karena semakin banyak perubahan aturan internal. “Tiba-tiba gak boleh ini, gak boleh itu,” katanya pada pertengahan Juli lalu.

    Berbeda dengan nilai investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim telah meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. "PNBP di sektor perikanan sebelum Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) menjabat cuma Rp 300 miliar. Mulai tahun kemarin hampir Rp 1 triliun," Menteri Susi.

    Pada triwulan II 2019, misalnya, PDB perikanan tumbuh 6,25 persen atau lebih tinggi 29,39 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 4,83 persen. Menurut nilainya, kata Susi, PDB pada triwulan II 2019 naik menjadi Rp 62,24 triliun. PDB itu lebih besar ketimbang tahun sebelumnya yang hanya Rp 58,58 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.