Jokowi Gelar Rapat Investasi, Sindir Sulitnya Izin Investasi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang sebelum makan siang bersama warga Nduga dan Yapen, Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Jokowi bersama warga Kabupaten Kepulauan Yapen dan Nduga itu makan di satu meja yang sama. TEMPO/Subekti

    Presiden Jokowi berbincang sebelum makan siang bersama warga Nduga dan Yapen, Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Jokowi bersama warga Kabupaten Kepulauan Yapen dan Nduga itu makan di satu meja yang sama. TEMPO/Subekti

    Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan skor penilaian Ease of Doing Business (E0DB) atau kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan lewat Online Single Submission (OSS) belum cukup meningkatkan investasi.

    "Saya tahu dalam lima tahun ini memang sudah ada peningkatan terhadap EoDB, sehingga daya saing kita naik, dan kita juga mulai penyederhanaan perizinan lewat OSS. Tapi dalam faktanya itu belum cukup. Tidak cukup," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

    Jokowi mengatakan, negara-negara pesaing berlomba-lomba untuk berbenah dengan tawaran yang lebih menarik dalam berinvestasi. Sehingga, kata Jokowi, tidak heran bila 33 perusahaan tak mau melirik Indonesia. Apalagi, sampai saat ini, Jokowi masih menerima keluhan dari investor bahwa perizinan di Indonesia berbelit-belit dan banyak aturan.

    "Bukan hanya sulit diprediksi tapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian. Sehingga selalu berubah-ubah," katanya.

    Menurut Jokowi, situasi yang dihadapi investor bisa membuat citra dan promosi yang negatif. Pasalnya, investor merasakan mengurus perizinan di negara pesaing jauh lebih cepat, sederhana, dan memberikan insentif yang lebih menarik.

    Untuk mengatasi hal itu, Jokowi meminta adanya perbaikan secara menyeluruh terhadap ekosistem investasi, mulai dari regulasi, perizinan, hingga insentif perpajakan. Salah satu kuncinya adalah reformasi dalam menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi global.

    "Banyak yang mengatakan dunia dalam proses menuju pada sebuah resesi ekonomi, bisa kita jaga. Saya yakin kita bisa menghadapi apabila kita bisa menyelesaikan yang tadi di depan saya sampaikan," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.