Dimodali Rp 9,3 T, Destinasi Super Prioritas Harus Kelar 2020

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi meninjau Komplek Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 30 Agustus 2019. Dalam kunjungan itu, Jokowi didampingi Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Seskab Pramono Anung dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. ANTARA

    Presiden Jokowi meninjau Komplek Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 30 Agustus 2019. Dalam kunjungan itu, Jokowi didampingi Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Seskab Pramono Anung dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah mengucurkan anggaran tambahan sebesar Rp 6,34 triliun dari APBN 2020, sehingga total anggaran pengembangan lima destinasi super prioritas mencapai Rp 9,32 triliun. Kementerian Pariwisata menargetkan pembangunan seluruh utilitas dasar dan infrastruktur pendukung di lima destinasi wisata super prioritas bisa rampung pada 2020. 

    Lima destinasi wisata tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Likupang di Sulawesi Utara. 

     “[Target] ini sesuai dengan arahan presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) Pengembangan Destinasi Wisata Prioritas pada 15 Juli 2019, presiden meminta agar tata ruang, akses dan konektivitas, serta seluruh fasilitas bisa selesai sepenuhnya pada 2020,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya seperti dilansir Bisnis, Rabu 11 September 2019.

    Tambahan anggaran untuk pengembangan lima destinasi super prioritas ini akan diberikan kepada enam kementerian/lembaga terkait. Keenamnya adalah Kemenpar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Kementerian PUPR mendapatkan porsi penambahan anggaran paling besar, yakni sebesar Rp 5,54 triliun lantaran masih banyak utilitas dasar dan infrastruktur pendukung yang belum tuntas di lima destinasi super prioritas tersebut.

    “[Tuntasnya] utilitas dasar dan infrastruktur pendukung merupakan jawaban dan komitmen pemerintah terhadap investor. Setelah ini semuanya tinggal dieksekusi, detail engineering design (DED) sudah, critical success factor masing-masing destinasi sudah kita buat,” kata Arief.

    Terkait dengan lima destinasi super prioritas, Arief menyebut, Kemenpar menargetkan penambahan kunjungan sampai dengan 6 juta wisatawan mancanegara. Masing-masinguntuk Danau Toba sebanyak 1 juta wisman, Borobudur 2 juta wisman, Mandalika 2 juta wisman, Labuan Bajo 500 ribu wisman, dan Likupang 500 ribu wisman.

    Berdasarkan perhitungan Kemenpar, tambahan 6 juta kunjungan wisman akan membawa tambahan devisa sekitar US$ 7,3 miliar. Perhitungan tersebut mengacu pada rerata pengeluaran atau spending wisman di Indonesia sekitar US$1.220 per kunjungan.

    Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut, badan otorita dari masing-masing destinasi super prioritas memiliki tugas berat untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat agar tidak lagi ada ego sektoral. “Kalau berhasil Insya Allah devisa bisa meningkat lagi, ini adalah quick yield dan bisa menghasilkan devisa sampai US$20 miliar,” kata dia di Jakarta, Selasa 10 September 2019.

    Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang S. Brodjonegoro menyebut, pengembangan lima destinasi super prioritas harus punya target yang jelas agar  tidak sia-sia. “Obyek wisata harus clear, jangan sampai promosi biayanya besar, tapi nggak jelas ini apa, [ditujukan] buat siapa. Tujuan dari lima destinasi super prioritas ini adalah menjadi destinasi wisata yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.