TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan proyek pembangunan ibu kota baru bisa ikut mengerek pertumbuhan regional Kalimantan. Menurut dia, pemindahan ibu kota itu dapat mengungkit pertumbuhan Pulau Kalimantan dalam jangka panjang sebesar 3,7 persen.
"Dalam jangka panjang pemindahan ibu kota diperkirakan bisa memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan hingga 3,7 persen, sedangkan dalam jangka pendek diperkirakan bisa sampai 3,6 persen," kata Bambang saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta Selatan, Selasa 10 September 2019.
Sedangkan, jika dihitung secara nasional, ibu kota baru bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,1 persen dalam jangka panjang dan 0,5 peren dalam jangka pendek. Dari sisi lapangan kerja, pembangunan ibu kota baru juga bisa menambah lapangan kerja hingga 0,9 persen di level nasional dan 10,5 persen di regional Kalimatan.
Bambang mengatakan, dari sisi investasi, tiga provinsi yang bakal menerima manfaat pemindahan ibu kota adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Menurut kajian Bappenas, pembangunan ibu kota, bisa membetot investasi sebesar masing-masing 5,1 persen, 0,5 persen dan 0,1 persen di ketiga provinsi tersebut.
"Sedangkan lokasi sekitar yang bakal mendapat manfaat investasi paling besar ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena penghasil batu pasir banyak ada di wilayah tersebut," kata Bambang.
Baca Juga:
Secara terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara tak sepakat jika pembangunan ibu kota baru bisa menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi regional bahkan nasional. Hal in,i kata dia, berdasarkan studi yang telah dilakukan Indef baru-baru ini.
"Kami justru melihat pembangunan ibu kota itu hanya mendorong ekonomi Kalimantan Timur saja, artinya satu Pulau Kalimantan pun tak bergerak naik, apalagi nasional," kata Bhima ditemui di Universitas Pembangunan Nasional, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu 11 September 2019.
Malahan, pemindahan ibu kota baru bisa berpotensi menambah beban pelaku usaha. Hal ini salah satunya lewat penambahan ongkos bagi koordinasi antara pelaku usaha di Jakarta dengan pemerintah baru di Kalimantan.
Bhima menuturkan, dengan adanya biaya baru tersebut, bisa dipastikan harus ditanggung pelaku usaha sehingga muncul sebagai salah satu beban usaha. Dengan adanya beban tersebut, maka pemindahan ibu kota bukan menjadi katalis positif, tetapi justru negatif.
DIAS PRASONGKO
