Lihat Kurs Rupiah, Jonan: Tarif Listrik Tak Perlu Naik

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja di Pos Pengamatan Gunung Api Tangkuban Parahu, PVMBG, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 27 Agustus 2019. ANTARA/Raisan Al Farisi

    Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja di Pos Pengamatan Gunung Api Tangkuban Parahu, PVMBG, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 27 Agustus 2019. ANTARA/Raisan Al Farisi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan mengatakan tarif listrik tidak perlu naik bila mempertimbangkan kurs dolar terhadap rupiah. Namun ia belum bisa memastikan harga listrik turun setelah harga gas dan batu bara turun.

    "Mestinya harga listrik itu tidak perlu untuk ada penyesuaian naik, Tapi kalau menurut saya kalau kursnya (dollar) Rp 14 ribu mestinya minimal tidak naik," katanya.

    Bila tak ada kenaikan tarif listrik, Jonan berharap seluruh warga Indonesia bisa menjangkau energi listrik dengan merata disertai dengan kemampuan daya beli. "Targetnya setiap anak bangsa itu bisa membeli atau menjangkau layanan kelistrikan atau layanan BBM," kata Jonan.

    Ia menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen tahun depan. Seluruh rumah di wilayah nusantara ditargetkan mendapat sambungan listrik pada 2020.

    "Kalau bulan Agustus mungkin sudah 98,9 persen, bertambah 0,1 persen lah tiap bulan. Targetnya sampai 2020 sudah 100 persen," kata Jonan usai menghadiri Dies Natalis ke-62 Universitas Padjajaran, Kota Bandung, Rabu, 11 September 2019.

    Dari penambahan 0,1 persen per bulannya, hingga akhir tahun ini ia menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 99,3 persen. Selain menerangi wilayah yang belum teraliri listrik, setiap tahun kebutuhan listrik baru juga bertambah. Jonan menyebut setiap tahunnya ada tambahan sekitar 500 ribu rumah tangga baru yang membutuhkan aliran listrik.

    "Jadi yang lama (belum teraliri listrik) harus dikejar untuk diselesaikan, dan yang baru juga harus terpenuhi," kata Jonan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.