Konsep Forest City, ASN di Ibu Kota Baru Akan Huni Apartemen

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 agustuAgustus 2019. Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 agustuAgustus 2019. Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memberi insentif agar tiap aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di ibu kota negara baru dalam bentuk fasilitas satu unit apartemen dinas. 

    “Rumah dinas itu ASN yang level menteri. Beda kalau level ASN dinas nantinya bukan rumah, tapi vertical building (apartemen),” ujar Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata di Hotel Borobudur, Selasa, 10 September 2019.

    Untuk menjamin ibu kota berkonsep forest city di Kalimantan Timur, pemerintah akan memperluas ruang terbuka hijau dan memberikan hunian untuk 900 ribuan ASN dalam bentuk rumah susun. Melalui bangunan vertikal, maka lahan yang terpakai juga cenderung lebih kecil.

    Rudy menambahkan, cara ini menjadi solusi untuk memastikan ruang terbuka hijau tetap luas, dengan porsi 50 persen dari total wilayah pengembangan. Hal ini agar pembangunan ibu kota baru tidak melenceng dari visi menjadikan wilayah tersebut sebagai forest city.

    Selain itu, Rudy juga menjelaskan prakiraan kebutuhan investasi pemindahan mencapai Rp 466 triliun kemungkinan besar akan direvisi. Menurut Rudy, anggaran itu masih berupa asumsi atas pemindahan di tiga kandidat sebelumnya yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    “Kita siapkan 3 skema besar, APBN dan swasta akan terlibat. Macamnya mekanisme di KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) itu kan banyak, anggaran yang kita siapkan biayanya juga berbasis 3 alternatif lokasi itu,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.