BI: 91,24 Persen Kredit Pertanian Kalteng Dikuasai Korporasi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perbankan Belum Maksimal Salurkan Kredit Petani

    Perbankan Belum Maksimal Salurkan Kredit Petani

    TEMPO.CO, Palangka Raya - Bank Indonesia mencatat, sepanjang Juli 2019, berdasarkan lokasi proyek, kredit perbankan di Kalimantan Tengah untuk sektor pertanian mencapai total sebesar Rp 24,45 triliun. Dari jumlah itu sebanyak 91,42 persen masih dikuasai oleh korporasi.

    Kepala tim advisory dan pengembangan ekonomi BI Kalteng, Setian menjelaskan, selama Juli, kredit pertanian masih mendominasi kredit perbankan di Kalimantan Tengah dengan porsi 44,23 persen. Sementara di posisi kedua adalah kredit di sektor  perdagangan yang mencapai Rp 6,19 triliun (11,2 persen).

    "Dari jumlah Rp 24,45 Triliun untuk kredit pertanian itu, pangsa kredit perkebunan korporasi mencapai 91,42 persen," ujar Setian kepada wartawan di Palangka Raya, Selasa 10 September 2019.

    Namun bila dilihat dari sisi pertumbuhan, menurut dia, peningkatan kredit tertinggi terjadi pada komponen kredit perbankan di lapangan usaha pertanian /perkebunan. Pertumbuhan sektor ini mencapai 9,07 persen (month to month/mtm)

    Dipaparkan Setian, bila dilihat berdasarkan lokasi bank, kredit perbankan masih didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai Rp 5,38 triliun (18,67 persen). Adapun kredit perkebunan yang sebesar Rp 5,28 Triliun (18,35 persen) ada di posisi kedua.

    Dari sisi kualitas pembiayaan, kredit pertambangan masih  paling rendah. Untuk bulan Juli 2019 pertumbuhannya tercatat hanya 10,49 persen atau lebih rendah dibandingkan lapangan usaha lainnya.

    "Bila dilihat dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor industri yang mencapai 5,62 persen (month to month/mtm)," kata Setian.

    KARANA WW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.