Bappenas: Proyek Ibu Kota Baru Bisa Redam Dampak Pelemahan Global

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang  Brodjonegoro (kanan) bersama jajarannya, saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo Palmerah, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Tempo/Bintari Rahmanita

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro (kanan) bersama jajarannya, saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo Palmerah, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Tempo/Bintari Rahmanita

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pembangun ibu kota negara baru bisa menjadi salah satu cara menahan efek pelemahan global terhadap ekonomi domestik. Dia mengatakan pembangunan ibu kota baru bisa menjadi kebijakan countercylical pemerintah.

    "Sekarang ekonomi global lagi susah, terjadi resesi ekonomi. Tapi kalau kita cuma hanya spending itu malah makin sulit, karena itu kami melihat pembangunan ibu kota baru sebagai salah satu kebijakan countercylical," kata Bambang saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta Selatan, Selasa 10 September 2019.

    Seperti diketahui ekonomi global saat ini tengah mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari sejumlah lembaga multilateral yang juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satunya dari lembaga International Monetary Fund (IMF) dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen 2020.

    Kebijakan countercylical merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis. Saat terjadi resesi pemerintah biasa menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Lewat countercylical diharapkan meningkatkan daya beli, sehingga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.