Temui Jokowi, Pengusaha Mebel Keluhkan Pajak hingga Aturan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan untuk mencari solusi terbaik pembangunan Papua kedepan. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan untuk mencari solusi terbaik pembangunan Papua kedepan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, para pengusaha mebel menyampaikan sederet keluhan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka sore tadi. Mulai dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kayu gelondongan hingga penyelundupan rotan.

    "Masa kayu log kena PPN? Sehingga pengolah kayu harus bayar PPN 10 persen. Nah, kalau itu tadi, Menperin katakan sedang dibahas dengan Kemenkeu," katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 September 2019.

    Selain itu, para pengusaha mengeluhkan bunga pinjaman bank yang tinggi sebesar 12 persen serta sulit mendapatkan pinjaman modal. Industri ini, kata Darmin, dianggap masuk kategori berisiko tinggi (sunset industry).

    "Memang ada pandangan di kalangan perbankan bahwa industri kayu itu sunset. Nanti kami cek dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan perbankan," kata Darmin.

    Darmin menuturkan ada pula keluhan terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Para pengusaha berharap pengurusan ini tidak diperlukan lagi jika ingin mengekspor ke negara yang tidak mewajibkan adanya SVLK.

    "Karena di Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan), kena semua, produk kayu kena. Padahal yang wajibkan Uni Eropa, Kanada, Australia, dan Inggris. Jadi usulan mereka yang wajib saja lah. Masuk akal sekali memang. Namun harus ditinjau Permendag," ujarnya.

    Terkait SVLK ini, kata Darmin, ada yang meminta agar pemerintah menyederhanakan prosesnya dan mengurangi biayanya. "Mengurus SVLK kira-kira Rp 20-30 juta, untuk usaha besar sih tak masalah, kalau kecil dan menengah? itu harus diperbarui," ucapnya.

    Menurut Darmin, pemerintah akan mendiskusikan metode pengawasan legalitas kayu ini jika prosedur pengurusan SVLK disederhanakan. "Idenya pantas dipertimbangkan," kata dia.

    Selain itu, para pengusaha mengeluhkan masih banyaknya penyelundupan rotan imbas larangan ekspor rotan mentah. "Memang sayang sekali, industri kita belum bisa mengolah semua jenis rotan yang dihasilkan. Memang harus dicari solusinya," tuturnya.

    Dalam pengantar rapat, Jokowi menyampaikan jika Indonesia harus bisa memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina untuk meningkatkan ekspor mebel, produk kayu dan rotan.

    Menurut Jokowi, Bank Dunia mengabarkan jika industri mebel serta produk kayu dan rotan memiliki peluang masuk untuk mengisi pasar-pasar yang ditinggalkan. Ia berharap ada kebijakan konkret yang diberikan kementerian untuk mendorong ekspor mebel produk kayu dan rotan ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.