Rusia Janji Bantu Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru RI

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

    Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

    TEMPO.CO, Bangkok - Rusia berkomitmen membantu pembangunan infrastruktur ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Namun Moskow juga mempertanyakan dukungan dari Pemerintah RI untuk keberlanjutan investasi proyek kereta api batu bara di Kalimantan Tengah.

    "Pihak Rusia mempertanyakan hal yang masih tertunda dan ditanyakan Rusia yakni proyek Russian Railways dari Kalimantan Tengah, untuk kereta batu bara. Saya akan sampaikan itu ke menteri yang terkait masalah ini dan apa saja hal-hal yang terhambat," kata Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita usai bertemu secara bilateral dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Maksim Oreshkin di Bangkok, Thailand, Selasa, 10 September 2019.

    Pertemuan Mendag dan koleganya ini dilakukan di sela Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Minister"s Meeting/AEM) ke-51.

    "Namun Rusia juga menyampaikan akan memberikan dukungan terhadap infrastruktur yang lain, apalagi terkait pemindahan ibu kota," ujar Enggar.

    Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota-nya dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan kebutuhan investasi hingga Rp 466 triliun. Pemindahan itu paling lambat dilakukan pada 2024.

    Dalam pertemuan itu, Enggar juga mempertanyakan kebijakan Rusia menaikkan besaran pajak atas produk minyak kepala sawit (palm oil) Indonesia yang naik menjadi 20 persen dari 10 persen.

    Oreshkin mengklarifikasi kenaikan pajak tersebut bukanlah proteksi yang dibuat Rusia, ataupun hambatan untuk mengganjal produk sawit RI. Dia juga berjanji akan melihat kembali kebijakan kenaikan pajak itu.

    "Dia bilang langkah itu bukan proteksi, dan dia akan berhitung dampaknya terhadap produk turunannya dari minyak kelapa sawit itu bagi konsumsi di Rusia," ujar Enggar.

    Total perdagangan Indonesia dan Rusia hingga akhir 2018 mencapai US$ 2,5 miliar. Selama Januari-Juni 2019, perdagangan kedua negara mencapai US$ 1,03 miliar, dengan defisit Indonesia sebesar US$ 237 juta.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.