Pemerintah Kaji Perlindungan Industri Tekstil dari Produk Impor

Reporter

Pewarta mengambil gambar tumpukan pakaian di sebuah gudang penyimpanan pakaian impor bekas ilegal di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pemerintah akan membahas pemberlakuan perlindungan perdagangan atau safeguard tekstil dan produk tekstil (TPT) dari produk impor. Model safeguard tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh Badan Kebijakan Fiskal.

"Setelah pengkajian selesai, akan dibawa ke Dirjen Bea Cukai untuk diberlakukan," katanya tanpa memberi waktu pasti terkait pemberlakuan safeguard tersebut di Kementerian Keuangan, Senin sore, 9 September 2019.

Usulan pembuatan safeguard ini sebelumnya telah diusulkan sejumlah asosiasi, di antaranya Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Usulan tersebut dilayangkan lantaran kondisi industri TPT dari hulu ke hilir tengah mengalami kontraksi yang mengkhawatirkan di mana telah terjadi PHK puluhan ribu tenaga kerja.

Kasubdit Humas Bea Cukai Deni Surjantoro menuturkan kajian terhadap kebijakan safeguard juga akan dilakukan pada tingkat antarkementerian dan antarlembaga.

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan tersebut ialah tren importasi komoditas secara umum, utamanya yang berasal dari Cina.

"Kami juga akan memantau pergerakan impor barang tekstil dan produk tekstil dari seluruh dunia, termasuk produk dari Cina yang membanjiri pasar domestik," kata Deni.

BISNIS






Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

14 jam lalu

Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

Menjawab pertanyaan Hotman Paris, Zulkifli alias Zulhas menjelaskan, izin impor sejatinya dibagi secara rata dan telah diatur dalam neraca komoditas.


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

20 jam lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

2 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Klaim Produksi Beras Surplus, Jabar dan Jatim Minta Bulog Tak Impor

2 hari lalu

Klaim Produksi Beras Surplus, Jabar dan Jatim Minta Bulog Tak Impor

Sebagai produsen beras nasional tertinggi, Jawa Barat dan Jawa Timur mengaku siap memasok beras ke gudang Bulog dan meminta agar tak dilakukan impor.


Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

3 hari lalu

Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

Arsjad menekankan aspek berkelanjutan pada industri fashion perlu menjadi perhatian.


Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

4 hari lalu

Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

Luhut yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

4 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

4 hari lalu

Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.


Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

6 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.


Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti

10 hari lalu

Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti

Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur mandiri menggunakan produk dalam negeri.