Menteri Pariwisata Pertanyakan Status Taman Nasional Komodo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya menyayangkan wacana penutupan Taman Nasional Komodo untuk kegiatan pariwisata yang sempat mencuat beberapa waktu telah berdampak buruk terhadap industri pariwisata. Tak hanya pelaku industri pariwisata, kalangan wisatawan pun kebingungan.

Akibat wacana tersebut, sejumlah agen perjalanan wisata enggan menjual paket perjalanan kapal pesiar (cruise) ke Taman Nasional Komodo. "Kalau dibilang mau ditutup, mau enggak ditutup, lalu mau ditutup lagi, customer bingung. Padahal sekali masuk cruise bisa ribuan (wisatawan asing)," kata Arief, di Jakarta, Senin, 9 September 2019.

Selama ini, menurut Arief, wisatawan asing yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo menggunakan kapal pesiar telah melakukan pemesanan atau memastikan kunjungannya sejak lama. "Mereka biasanya beli paket setahun sebelumnya."

Arief menilai, wacana mengenai penutupan Taman Nasional Komodo sudah seharusnya dibahas secara tertutup oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dia menyesalkan adanya pejabat publik yang membawa wacana tersebut hingga akhirnya terekspos oleh publik.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti menambahkan, hal utama yang disorot oleh pihaknya adalah kepastian mengenai penutupan Taman Nasional Komodo hingga saat ini. "Kalau tidak ada kepastian, industri ini bingung. Ini mau membawa orang ke sana tutup atau tidak? Akibatnya goyah industri ini," tuturnya.

Meski industri pariwisata memahami bahwa penutupan Taman Nasional Komodo punya tujuan baik, namun ketidakpastian membuat kondisi menjadi gaduh dan menimbulkan keresahan. "Buat kami yang penting kepastian. Karena kalau tidak, pasti industri resah," ucapnya. "Karena komodo menjadi daya tarik wisata tapi komodo juga perlu dilestarikan baik alam, hewan. Dua-duanya kebijakannya bagus, tapi kami butuh kepastian."

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah melakukan rapat bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya memutuskan kegiatan wisata di Pulau Komodo akan ditutup mulai Januari 2020.

"Dari hasil rapat diputuskan Pulau Komodo ditutup sementara mulai Januari 2020," kata Kepala Biro Humas Pemprov NTT, Marius Jelamu, akhir Maret 2019 lalu.

Penutupan ini merupakan respons dari kasus penyeludupan 41 komodo yang dijual ke luar negeri dengan harga Rp 500 juta per ekor. Kasus penyelundupan binatang yang dilindungi itu diungkap oleh Polda Jawa Timur.

Marius Jelamu menjelaskan dalam rapat bersama Direktur Jenderal Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu juga memutuskan penutupan hanya dilakukan di Pulau Komodo, bukan di seluruh wilayah konservasi. Penutupan ini, dia melanjutkan, bertujuan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan konservasi untuk memastikan pasokan makanan komodo terjaga dengan baik.

BISNIS