TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo hingga kini masih melakukan blokir internet di 6 kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat. Pasalnya, situasi di enam wilayah itu dianggap masih belum sepenuhnya kondusif.
Padahal sebelumnya pemerintah secara bertahap telah membuka akses layanan internet di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, enam wilayah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya di Papua.
Sementara dua kota lainnya masih diblokir internetnya adalah Kota Manokwari dan Kota Sorong di Papua Barat. "Akan terus dipantau situasinya dalam 1 atau 2 hari ke depan," ujar Ferdinandus dalam keterangan resmi, Senin, 9 September 2019. Pembukaan layanan data internet sudah dilakukan Kementerian Kominfo di kedua provinsi sejak Rabu pekan lalu dan terus berlanjut hingga Senin kemarin.
Kementerian Kominfo mencatat, dari 29 kabupaten atau kota di wilayah Papua Barat, sebanyak 25 kabupaten yang sudah dibuka kembali blokir atas layanan data internet. Daerah itu di antaranya adalah: Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya. Selain itu ada daerah: Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Nabire.
Sementara di 13 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua Barat, terdapat 11 kabupaten yang sudah dibuka akses layanan data internet yakni. Sejumlah kabupaten itu adalah: Kabupaten Fak Fak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong.
Pembukaan blokir internet juga dilakukan karena hasil pengamatan Kementerian Kominfo terkait sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua yang terus menunjukkan penurunan sejak 31 Agustus 2019.
Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500. Distribusi hoaks terus menurun, 42 ribu url di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019.
BISNIS
