Ini Jurus Pamungkas Pemerintah untuk Gaet Investor

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat upacara penyambutan kenegaraan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agung XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah beserta Yang di-Pertuan Agung Permaisuri Raja Malaysia Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Binti Almarhun Al- Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al- Haj di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 27 Agustus 2019. Pertemuan ini membahas hubungan bilateral, perdagangan dan investasi, pariwisata, serta pendidikan. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat upacara penyambutan kenegaraan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agung XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah beserta Yang di-Pertuan Agung Permaisuri Raja Malaysia Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Binti Almarhun Al- Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al- Haj di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 27 Agustus 2019. Pertemuan ini membahas hubungan bilateral, perdagangan dan investasi, pariwisata, serta pendidikan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kekalahan Indonesia dalam berebut investor asing dengan Vietnam, Malaysia, dan Kamboja membuat pemerintah menyiapkan jurus pamungkas. Tak tanggung-tanggung dua omnibus law disiapkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara tetangga.

    Dua omnibus law yang dimaksud terkait dengan perizinan yang akan memangkas rantai regulasi dan satu lagi terkait dengan ketentuan dan fasilitas perpajakan. Untuk yang terakhir, pemerintah telah berulangkali memaparkannya ke publik.

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonohmi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengakui, insentif fiskal bukanlah satu-satunya instrumen yang bisa membuat Indonesia ramah investor. Oleh karena itu, pemerintah tengah membenahi berbagai persoalan mulai dari pembebasan lahan, infrastruktur, penyederhanaan, percepatan perizinan di pusat maupun daerah, hingga sumber daya manusia yang berkualitas.

    "Makanya ini kita benahi dengan mengajukan omnibus law yakni mencabut pasal-pasal dari semua undang-undang yang menghambat percepatan perizinan," kata Iskandar seperti dilansir Bisnis.com Senin, 9 September 2019.

    Iskandar menjelaskan, jurus pamungkas ini masih terus dibahas dan tengah dalam proses harmonisasi antara kementerian. "Omnibus law itu topiknya tentu perizinan usaha yang didalamnya termasuk investasi,"kata dia.

    Seperti diketahui, penerapan kebijakan omnibus law sebagai jurus pamungkas pemikat investor berkali-kali dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Konsep ini memang tidak pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia, sehingga merupakan satu terobosan pemerintah saat ini yang akan diambil. Namun, praktik kebijakan ini pernah dilakukan disejumlah negara seperti Amerika Serikat.

    Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta dampak dari resesi itu bisa dihindarkan oleh Indonesia. Menurut dia, jalan yang paling cepat untuk mengantisipasi kemungkinan resesi itu adalah menggaet investor lewat penanaman modal asing (FDI).

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.