Kemenkeu Sebut Defisit BPJS Kesehatan Bisa Tembus Rp 56 Triliun

Reporter

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menegaskan pentingnya kenaikan iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan karena penyebab defisit terbesar disebabkan tunggakan iuran peserta mandiri sekitar Rp 15 triliun selama tahun 2016-2018.

"Agar program JKN yang sangat bagus ini dapat berkelanjutan, maka kedisiplinan membayar iuran bagi peserta mandiri ini sangat penting," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti di Jakarta, Minggu, 8 September 2019.

Melalui surat terbuka soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan di media sosial, ia menjelaskan sepanjang tahun 2018, total iuran dari peserta mandiri mencapai Rp 8,9 triliun. Namun, lanjut dia, total klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun atau memiliki rasio mencapai 313 persen.

Pada akhir tahun anggaran 2018, ujar dia, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak.

Nufransa mengungkapkan dengan rasio yang tinggi itu seharusnya kenaikan iuran tersebut mencapai lebih dari 300 persen. Namun, pemerintah mengusulkan kenaikan iuran 100 persen untuk kelas I dan II dan 65 persen untuk kelas III.

Ia menjelaskan dalam mengusulkan kenaikan iuran itu, pemerintah mempertimbangkan tiga hal yakni kemampuan peserta dalam membayar iuran.

Pertimbangan kedua yakni upaya memperbaiki keseluruhan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga terjadi efisiensi, dan ketiga, gotong royong dengan peserta pada segmen lain.

Apabila ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, kata dia, peserta tersebut dapat melakukan penurunan kelas, dari kelas I menjadi kelas II atau kelas III; atau dari kelas II turun ke kelas III.

Khusus untuk peserta mandiri kelas III, ujarnya, akan naik menjadi sebesar Rp 42 ribu, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

"Bahkan bagi peserta mandiri kelas III yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos yang iurannya dibayarkan Pemerintah," ucapnya.

Nufransa menambahkan kenaikan iuran itu tidak akan mempengaruhi penduduk miskin dan tidak mampu.

Saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan, sebanyak 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Sementara itu, untuk pekerja penerima upah, baik aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah, TNI, Polri dan pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

Nufransa menambahkan setiap tahun program JKN mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun tahun 2014, kemudian Rp 9,4 triliun (2015), Rp 6,7 triliun (2016), Rp 13,8 triliun (2017), dan Rp 19,4 triliun (2018).

Untuk mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun (2015) dan Rp 6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp 3,6 triliun (2017) dan Rp 10,3 triliun (2018).

"Tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp 32 triliun pada tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp 44 triliun pada 2020 dan Rp 56 triliun pada 2021," ujarnya.






OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

21 jam lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

3 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

3 hari lalu

Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022 mencatat setidaknya ada 21 negara yang saat ini telah memberikan pinjaman ke Indonesia.


Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

5 hari lalu

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

RSUP Surakarta menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan uji coba kelas rawat inap standar untuk pasien dengan hak kelas 2 dan kelas 3.


Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

5 hari lalu

Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

Kemenkeu belum melakukan pembahasan khusus mengenai wacana pemberian subsidi untuk konversi kendaraan bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.


Inilah Daftar Perawatan Gigi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

5 hari lalu

Inilah Daftar Perawatan Gigi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Perawatan gigi dan mulut yang ditanggung BPJS Kesehatan cukup banyak dan dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan. Berikut daftarnya.


Begini Cara Klaim Kacamata dengan BPJS Kesehatan

5 hari lalu

Begini Cara Klaim Kacamata dengan BPJS Kesehatan

Cara klaim kacamata dengan menggunakan BPJS Kesehatan tidaklah sulit dan cukup mudah. Berikut langkah-langkahnya.


Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

5 hari lalu

Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan akan membagikan dana insentif daerah (DID) ke 125 daerah yang memiliki perbaikan kinerja mendukung pemulihan ekonomi.


Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

5 hari lalu

Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan ihwal bansos bagi para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang tak kunjung terealisasi.


Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

6 hari lalu

Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI siap mengujicobakan sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten/Kota Serang.