TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Silmy Karim berharap perjanjian restrukturisasi kredit senilai US$2,2 miliar kepada 10 bank dan lembaga pembiayaan dapat diteken pada September 2019.
“Kami perkirakan bulan ini bisa tandatangan mengingat kebutuhan restrukturisasi ini untuk kebaikan KS (Krakatau Steel) dan Kreditur,” katanya pada Sabtu, 7 September 2019.
Silmy mengatakan, secara prinsip telah ada kesepakatan antara perusahaan dengan kreditur untuk restrukturisasi utang Krakatau Steel. Sehingga, dia berharap perjanjian restrukturisasi utang dapat diteken pada bulan ini.
Emiten berkode saham KRAS ini memiliki pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo pada September 2019 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senilai total US$ 205,87 juta.
Silmy mengatakan, pelunasan utang jatuh tempo bulan ini merupakan bagian dari inisiatif restrukturisasi utang yang sedang dilakukan.
Sebelumnya penandatanganan direncanakan pada Jumat (30/8) di Kementerian BUMN. Namun, masih ada negosiasi yang perlu dilakukan dengan para kreditur dari kelompok non Himbara.
KRAS terus memproses rencana divestasi anak usaha, PT Krakatau Daya Listrik (KDL) dan PT Krakatau Tirta Industri (KTI). Perusahaan telah menunjuk lembaga independen untuk menilai aset kedua entitas anak itu.
Silmy menjelaskan, KDL memiliki dua segmen bisnis yakni pembangkit listrik dan distribusi gas di Kawasan Industri Cilegon. Bisnis pembangkit listrik akan dibeli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Adapun, bisnis distribusi gas akan dilakukan spin off yang selanjutnya dibentuk joint venture dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Silmy menargetkan divestasi KDL dapat selesai pada tahun ini.
Sementara itu, perusahaan sedang menimbang penawaran dengan harga terbaik untuk divestasi KTI. Selain PTPP, Silmy menyebut banyak institusi yang mengajukan minat terhadap anak usaha yang bergerak di bidang distributor dan pengolahan air itu. “Ada 5 [perusahaan] lainnya,” katanya.
Sebagai informasi, perseroan mengincar dana US$1 miliar atau sekitar Rp14 triliun dari pelepasan aset non-core. Dana yang didapatkan akan digunakan untuk membayar utang. Selain KDL dan KTI, perseroan akan melepas PT Krakatau Bandar Samudera (KBS).
Silmy mengatakan, pihaknya bersama dengan Posco, perusahaan baja asal Korea Selatan, dalam proses meningkatkan kapasitas produksi pabrik PT Krakatau Posco di Cilegon yang bakal dimulai pada November 2019. Tahap ini merupakan bagian untuk merealisasikan kapasitas produksi 10 juta ton per tahun.
“Semula [kapasitas produksi] Krakatau Posco 3 juta ton, akan kami tingkatkan menjadi 6-8 juta ton. Jadi total KP [Krakatau Posco] dan KS [Krakatau Steel] sebesar 10 juta ton,” katanya.
BISNIS
