TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Dadan Suparjo Suharmawijaya menyebut BPJS Kesehatan perlu memenuhi sejumlah persyaratan bila hendak menaikkan tarif iurannya.
"Boleh saja ada kenaikan iuran, tapi ada sejumlah syarat. Banyak PR BPJS yang belum diselesaikan yang bisa melegitimasi kenaikan iuran," ujar Dadan melalui sambungan telepon kepada Tempo, Kamis, 5 September 2019.
Permasalahan yang disoroti misalnya banyaknya masalah pada kepesertaan. Di samping itu, ia melihat pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit juga kerap kurang optimal. Persoalan-persoalan itu hingga kini masih belum tuntas.
"Sehingga image BPJS Kesehatan menjadi kurang baik dan belum mampu membuat masyarakat mau menjadi peserta mandiri, pencanangan universal health coverage juga belum tercapai," kata Dadan
Dari kepesertaan misalnya, Dadan melihat masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Namun, pemerintah juga tidak bisa memberikan sanksi lantaran masih membutuhkan investasi. Belum lagi, ada temuan perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan lantaran karyawannya sudah tercakup dalam Penerima Bantuan Iuran, sehingga bisa tumpang tindih apabila didaftarkan.
Di samping itu, masih banyak orang yang sudah mendaftar tapi merasa tidak pernah menggunakan manfaat dari jaminan sosial itu. Sehingga, kalau tarif itu naik dan dinilai memberatkan bisa jadi akan banyak yang ingin turun kelas. Di sisi lain, ada pula yang mendaftar ketika sakit, namun ketika sehat enggan membayar iuran. Persoalan semacam itu juga mesti diselesaikan.
Dari sisi pelayanan, Dadan melihat masih ada peserta yang belum bisa mengakses layanan secara penuh. Salah satunya karena fasilitas tidak tersedia di wilayahnya. Sementara, biaya untuk ke kota terdekat yang menyediakan rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap, terhitung mahal. "Ini jadi problem pemerataan faskes," kata dia.
Karena itu, ia meminta negara menanggung defisit BPJS Kesehatan itu, sembari membantu lembaga tersebut melakukan perbaikan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebab, ia melihat BPJS Kesehatan adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional alias SJSN.
Sistem itu, kata dia, adalah komitmen negara, dengan sejumlah keinginan besar dan lainnya. Karena itu, apabila di dalam sistem itu terjadi defisit atau kendala lain, negara harus menanggung. "Lama kelamaan kalau sudah diperbaiki dan manfaatnya dirasakan masyarakat, maka kalau ada kenaikan saya kita itu wajar dan publik rela," kata Dadan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memastikan premi iuran untuk peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan kelas I dan II bakal naik mulai 1 Januari 2020. Ia mengatakan kebijakan tersebut akan diatur dalam peraturan presiden atau perpres.
“Kami akan sosialisasikan dulu kepada masyarakat,” ujarnya saat ditemui seusai menggelar rapat dengan Komisi IX dan XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
Mardiasmo menjelaskan, besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II sesuai dengan yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, Sri Mulyani meminta iuran kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Sedangkan iuran kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu.
FRANCISCA CHRISTY
