Pelamar CPNS untuk Dosen dan Peneliti Harus S3

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi dosen sedang mengajar. shutterstock.com

    Ilustrasi dosen sedang mengajar. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan mengatakan pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk enam jabatan tertentu harus berpendidikan strata 3 atau Doktor. Jabatan tersebut yakni dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

    Dia mengatakan lima dari enam jabatan itu, maksimal pelamar berusia 40 tahun. "CPNS dosen, peneliti, perekayasa, dokter, dokter gigi bisa sampai 40 tahun. Dosen, peneliti, perekayasa harus S3," kata Ridwan saat dihubungi, Sabtu, 7 September 2019.

    Hal itu termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019, di mana Keppres itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang harus diterbitkan sebelum penerimaan CPNS dibuka dan ditetapkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan jabatan tersebut.

    Beleid itu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas hasil penelitian, dan perekayasaan teknologi. Untuk Kriteria lain yang harus dipenuhi pelamar untuk jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa akan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Menurut Ridwan, hal ini akan menambah peluang masuknya Dokter Spesialis dalam jajaran CPNS guna menjawab dan merespons keluhan beberapa Instansi dan masyarakat. Kondisi pengadaan CPNS dalam dua tahun terakhir ini, kata dia, pelamar pada formasi Dokter Spesialis terbilang kesulitan dengan persyaratan batas usia paling tinggi 35 tahun.

    Juga, kata dia, melalui kualifikasi pendidikan S3 untuk jabatan dosen, peneliti dan perekayasa menjadi jawaban Instansi dan masyarakat, agar pegawai dengan jabatan tersebut dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, tanpa pertimbangan melanjutkan pendidikan.

    Sebelumnya pada Juli lalu, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 dengan jabatan tenaga kesehatan dan pendidikan yang masih menjadi prioritas penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.