Dana Nasabah BTN Dibobol 250 M, OJK Watch Duga Direksi Berperan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BTN Genjot Kredit di Daerah

    BTN Genjot Kredit di Daerah

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator OJK Watch Andri Maulana meminta jajaran Kepolisian untuk segera mengembangkan penyidikan perkara dugaan pembobolan dana nasabah Bank Tabungan Negara (BTN). Khususnya terkait perkara pembobolan empat nasabah BTN dengan jumlah mencapai Rp 250 miliar.

    Kasus itu, menurut Andri, mendesak untuk dikembangkan karena mustahil proses pembobolan ini dilakukan hanya oleh karyawan biasa tanpa sepengetahuan atasan, bahkan jajaran pimpinan bank pelat merah tersebut. “Kami ingin pelaku utama pembobolan ini segera ditemukan oleh pihak penyidik,” ujarnya, Sabtu, 7 September 2019.

    Lebih jauh Andri mengaku heran, karena pembobolan yang nilainya mencapai ratusan miliar bisa dilakukan oleh karyawan level bawah di Bank BTN. Ia berharap kepolisian bisa mengembangkan perkara tersebut dengan menggunakan fakta-fakta persidangan pidana di mana para pelaku telah divonis bersalah oleh majelis hakim di dua pengadilan negeri di Jakarta.

    “Sudah ada dua putusan oleh PN jakarta Selatan dan PN Jakarta Utara. Saat ini pelaku inisial BS sudah diputuskan pidana penjara selama 7 tahun. Sedangkan kasus pidana di PN Jakarta Utara saat ini pelaku inisial DB juga sudah diputus pidana selama 8 tahun,” kata Andri.

    Andi menduga kasus ini diatur bagian legal Bank BTN agar tingkat direksi tidak tersentuh. “Padahal pencairan dana dan penempatan dana yang jumlah ratusan miliar pasti dan wajib diketahui oleh direksi,” ujarnya.

    Ia juga menilai, pemanggilan Direktur Legal Bank BTN berinsial YI oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, yang sebelumnya menjabat Kadiv Legal Bank BTN saat terjadi pembobolan dana nasabah bank BTN sudah tepat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.