Subsidi Energi Dipangkas, Tarif Listrik dan Harga BBM Akan Naik?

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pemangkasan subsidi listrik sebesar Rp 7,4 triliun. "Akibat penurunan asumsi ICP dan juga adanya penajaman sasaran penerima subsidi golongan 900 VA," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di kompleks gedung DPR, Jakarta, Jumat, 6 September 2019.

    Sebelumnya pada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2020) subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp 62,2 triliun. Kini, angka itu disepakati berubah menjadi Rp 54,8 triliun.

    Sehubungan dengan pemangkasan subsidi tersebut, maka tarif listrik untuk daya terpasang 900 VA rumah tangga mampu (RTM) bakal dinaikkan mulai tahun depan. Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sepakat untuk mencabut tarif listrik subsidi yang tercatat dinikmati 24,4 juta pelanggan kelas 900 VA tersebut.

    Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan semestinya justru para pelanggan listrik 900 VA itu sudah mengikuti penyesuaian tarif sejak Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2018 terbit. Namun, pemerintah menunda kenaikan tarif dan menanggung biaya selisih penyesuaian tarif dengan subsidi di APBN. "Ini sebenarnya bukan golongan subsidi, tapi ada kebijakan dari pemerintah untuk tidak menerapkan tarif adjustment ke golongan ini, karena tidak naik, tarif jualnya ditanggung oleh pemerintah," ujar Rida di dalam rapat di kompleks parlemen Selasa 3 September 2019.

    Menurut Rida, selama ini subsidi yang disalurkan pemerintah tidak tepat. Apabila dikalkulasi, jumlah kapita penduduk miskin mencapai 15 juta, sedangkan jumlah pelanggan 450 VA mencapai 21 juta pelanggan. Artinya, ada kelebihan penyaluran subsidi selama ini karena seluruh pelanggan 450 VA mendapat subsidi.

    Secara terpisah, Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan pengurangan besaran subsidi dari yang sebelumnya diusulkan tidak berpengaruh pada keuangan perseroan. Sebab,

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.