TEMPO.CO, Jakarta - Dalam laporan dengan judul 'Global Economic Risks and Implications for Indonesia', Bank Dunia memberikan sejumlah saran bagi pemerintah Indonesia agar dapat menjaga pertumbuhan ekonominya. Menurut Bank Dunia, Indonesia perlu melakukan reformasi besar-besaran apabila pemerintah ingin menarik penanaman modal asing (PMA) lebih banyak.
Permasalahan ini dinilai penting untuk segera diatasi mengingat adanya potensi capital outflow serta perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perang dagang.
Bank Dunia menilai bahwa Indonesia perlu mengintegrasikan diri dengan global supply chain. Oleh karena itu, hambatan-hambatan non-tarif yang berbelit dan menghabiskan waktu perlu dipangkas.
Selanjutnya, daftar negatif investasi (DNI) perlu diperlonggar sehingga investor asing bisa lebih fleksibel dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Seperti diketahui, hingga saat ini, relaksasi DNI sebagaimana yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI masih belum terlaksana.
Bank Dunia juga menilai Indonesia perlu memperlonggar pembatasan atas tenaga kerja asing agar industri bisa memperoleh SDM yang diperlukan. Tumpang tindih dan kontradiksi peraturan baik di tingkat pusat maupun antara pusat denga daerah juga perlu diperbaiki agar investor asing bisa mendapatkan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia.
Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia pada 2017 atas 1.084 peraturan daerah, 6 persen di antaranya bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.Selain itu, tidak ada entitas tunggal yang sepenuhnya mengkoordinasikan peraturan agar sejalan dengan prioritas nasional.
Kementerian dan lembaga yang terlibat yakni Kementerian Sekretariat Kabinet, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, hingga Kementerian Dalam Negeri masing-masing dipandang memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengkoordinir regulasi yang ada. Sehingga, dorongan pada pertumbuhan ekonomi belum optimal.
BISNIS
