Ekonom Minta Jokowi Jelaskan Tujuan Perubahan Nomenklatur Kabinet

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas tentang Papua bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala BIN Budi Gunawan, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Merdeka, Jakarta, 30 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas tentang Papua bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala BIN Budi Gunawan, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Merdeka, Jakarta, 30 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penelitian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai rencana perubahan nomenklatur kementerian yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, harus memiliki tujuan yang jelas. Sebab dalam praktik di negara lain, nomenklatur kementerian dibentuk berdasarkan tujuan awal pembangunan. “Jadi ini harus diperjelas,” kata Faisal dalam diskusi di Jakarta, Rabu, 4 September 2019. 

    Ia mencontohkan Australia yang menggabungkan urusan perdagangan dengan luar negeri dalam Department of Foreign Affairs and Trade. Sebab, Australia memiliki produk unggulan ekspor di bidang pertanian dan peternakan.

    Sementara, Faisal menambahkan, Jepang memiliki Ministry of Economy, Trade, and Industry atau METI. Sebab, industri memang menjadi basis dari kegiatan ekspor mereka. Lalu Cina menggabungkan Ministry of Industry and Information Technology, karena memang memiliki keunggulan di bidang industri teknologi.

    Sebelumnya, Jokowi dikabarkan akan membentuk Kementerian Investasi, Kementerian Ekonomi Digital, dan Kementerian Industri Kreatif dalam pemerintahannya di periode kedua. Dua kementerian terakhir ini bisa saja digabung dalam Kabinet Jokowi periode kedua. 

    Selain itu, urusan perdagangan luar negeri juga akan dipisahkan dari Kementerian Perdagangan, untuk kemudian dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri. "Ada. Ada (kementerian) yang digabung, ada (kementerian) yang baru," kata Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

    Tapi dari sekian banyak rencana perubahan nomenklatur tersebut, Faisal melihat peleburan yang paling tepat dilakukan yaitu antara industri dan perdagangan luar negeri internasional. Sebab, ia melihat industri manufaktur Indonesia saat ini mengalami kontraksi dan tumbuh sangat lamban. Padahal, manufaktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi tinggi. “Tapi kalau ditempatkan di Kementerian Luar Negeri, saya enggak tahu, ini apa urusannya?”

    Sementara itu, Anggota Komite Ekonomi Industri Nasional atau KEIN, Benny Pasaribu sepakat dengan rencana perubahan nomenklatur kabinet Jokowi. Namun, ia meminta rencana ini dilakukan dengan cermat. Ia menilai urusan perdagangan internasional lebih baik digabungkan dengan Kementerian Perindustrian, agar daya saing industri lebih meningkat. “Kalau di Kementerian Luar Negeri, di sana kan lebih banyak soal diplomasinya saja,” kata dia.

    FAJAR PEBRAINTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.