Tempo.Co, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menargetkan dalam 1-2 bulan ini akan memangkas berbagai perizinan demi menggenjot investasi asing. "Pemerintah akan benar-benar fokus dalam sebulan, 2 bulan ini memangkas betul-betul berbagai perizinan," kata Darmin usai mengikuti rapat tentang antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.
Darmin mengatakan, yang akan dikurangi adalah syarat-syarat dalam memperoleh izin. Izin yang penting, seperti izin usaha, akan dipertahanakan. Sedangkan izin yang tidak penting akan dihilangkan.
Perizinan yang diatur ke dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri ditargetkan bisa selesai dalam 1 bulan ini. Namun, Darmin mengaku tak segan untuk merevisi undang-undang. "Tentu harus melalui omnibus law," katanya.
Menurut Darmin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan tiap kementerian untuk mengidentifikasi semua izin dan rekomendasi usaha. Selain itu, masing-masing kementerian juga diminta mengidentifikasi izin tempat atau kementerian lain yang ada kaitannya dengan izin usaha. Hasil identifikasi itu kemudian harus dilaporkan kepada Jokowi.
Jokowi sebelumnya meminta para menteri mulai menyederhanakan peraturan yang memperlambat perizinan. Pasalnya, Jokowi menerima catatan dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari Cina sebagian besar memilih untuk berinvestasi di Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. "Enggak ada yang ke Indonesia," katanya.
Penyederhanaan izin tersebut diperlukan untuk mendorong penanaman modal asing di Indonesia. Sebab, FDI dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengantisipasi perekonomian global.
"Saya minta semua kementerian yang berkaitan dengan investasi, kan tidak hanya di BKPM saja, di pertanian ada, industri ada, BUMN ada, dan kementerian lain saya minta perusahaan-perusahaan yang sudah masuk, sudah buka pintu ke kita tapi belum realisasi, inventarisir. Sampaikan ke saya," ucap Jokowi.
