Proyek Tol BIUTR Berlanjut, Tahun Ini Dimulai Pembebasan Lahan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan  grounbreaking pembangunan dua fly over di Bandung, Selasa ,3 September 2019. Kedua fly over tersebut masing - masing  berada di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi,  Bandung.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan grounbreaking pembangunan dua fly over di Bandung, Selasa ,3 September 2019. Kedua fly over tersebut masing - masing berada di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi, Bandung.

    TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat A Koswara mengatakan, nota kesepahaman antara Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah provinsi Jawa Barat untuk penentuan pembagian tugas pengerjaan proyek jalan tol Bandung Intra Urban Toll Road sudah diteken. “Jadi BIUTR ini terus lanjut, malah sekarang pola pembiayaannya sudah jelas,” kata dia di Bandung, Selasa, 3 September 2019.

    Koswara mengatakan, nota kesepahaman tersebut sudah diteken sebulan lalu. Di dalamnya terdapat porsi pembagian tugas pengerjaan proyek BIUTR dan dua proyek Fly Over di Kota Bandung. “Ada lima kegiatan yang masuk dalam MOU,” kata dia.

    Tiga diantaranya terkait dengan proyek BIUTR. Yakni membangun Fly Over Djunjunan, underpas Gasibu serta Segmen Jalan Akses Gedebage-Soekarno Hatta. Sisanya pengerjaan proyek konstruksi Fly Over di luar proyek tol tersebut, yakni Fly Over Kopo dan Fly Over Kiaracondong.

    Untuk proyek tol BIUTR misalnya. Kementerian PUPR mendapat tugas menyiapkan dokumen lingkungan, DED, serta konstruksi untuk Fly Over Djunjunan, underpass Gasibu, serta Segmen Jalan Akses Gedebage-Soekarno Hatta. Sementara pemerintah Jawa Barat mendapat tugas penyediaan lahan. “Provinsi yang membebaskan tanah, konstruksinya dari Kementerian,” kata Koswara.

    Lahan yang dibutuhkan untuk proyek tol BIUTR tersebut tersisa di dua lokasi. Yakni untuk membangun underpas Gasibu dengan kebutuhan lahan seluas 520 meter persegi, serta segmen jalan akses Gedebage-Soekarno Hatta seluas 95.200 meter persegi. Jalan tol tersebut dirancang membelah Kota Bandung dari pintu tol Pasteur melewati Jembatan Paspati, lapangan Gasibu, PHH Moestapa, Kiara condong hingga Gedebage sebelum tersambung dengan jalan tol Purbalenyi.

    Koswara mengatakan, pembebasan lahan harus sudah dimulai tahun depan. Dan rencananya akan dimulai untuk segmen jalan akses Gedebage-Soekarno Hatta. Taksiran sementara dana yang diutuhkan untuk membebaskan lahan untuk segmen jalan akses Gedebage-Soekarno Hatta menembus Rp 500 miliar. Rencananya pemerintah Jawa Barat akan menganggarkan Rp 1 miliar dulu untuk persiapan pembebasan lahan.

    “Lahan yang harus dibebaskan 9,52 hektare. Cukup besar. Di tahun depan kita akan lakukan perencanaan pembebasan. Nilai pembebasan masih belum bisa dihitung karena belum ada pengukuran dan apraisal,” kata Koswara.

    Koswara mengatakan, Kementerian PUPR menargetkan konstruksi jalan tol BIUTR bisa dimulai tahun 2021. Pengurusan pengerjaan dokumen dan DED sudah dimulai tahun ini. “Kalau pusat targetnya 2021 sudah konstruksi. Jadi pembebasannya tahun 2020, tapi kayanya gak tuntas, karena dananya besar,” kata dia.

    Proyek jalan tol BIUTR dibiayai pinjaman dari JICA. “Konstruksi dari JICA. Pembebasan lahan itu yang dikejar-kejar harus selesai karena JICA minta segera dimulai,” kata Koswara.

    Koswara mengatakan tahun ini pemerintah Jawa Barat masih berkonsentrasi membebaskan lahan untuk dua proyek Fly Over di Kota Bandung, yakni Fly Over Kopo dan Kiaracondong. Pembebasan lahan untuk Fly Over Kopo dibiayai ABPD 2019 Rp 15,6 miliar dan ditambah di Perubahan Rp 13,9 miliar. “Fly over Kopo tahun ini penyelesaian pembebasannya 1,75 hektare, sehingga Kementerian PUPR sudah bisa membangunnya,” kata dia.

    Pemerintah Jawa Barat juga diminta menyiapkan lahan untuk Fly Over Kiracondong bersama Kota Bandung. Pemerintah Jawa Barat mendapat jatah membebaskan 80 persen lahannya setara 13.500 meter persegi, dan Kota Bandung sisanya, 3.380 meter persegi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.