Ikut Seleksi Anggota BPK, Kepala Audit Telkomsel Bicara Penggunaan Teknologi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon anggota BPK Heru Muara Sidik memberikan jawaban saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon anggota BPK Heru Muara Sidik memberikan jawaban saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Heru Muara Sidik menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK periode 2019-2024. Kepala Audit Internal PT Telkomsel ini menjadi peserta ketiga yang menjalani uji layak dan patut pada di Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Selasa, 3 September 2019.

    Dalam agenda tersebut, Heru memaparkan misi dan visinya jika terpilih menjadi anggota BPK. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam paparannya yang disampaikan kepada Komisi Anggaran adalah visinya untuk menggunakan teknologi dalam membantu kerja-kerja audit yang dilakukan oleh BPK.

    "Rekomendasi melakukan perubahan paradigma BPK dengan membangun wawasan teknologi untuk meningkatkan keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada revolusi industri 4.0," kata Heru di ruang rapat Komisi Anggaran, Selasa.

    Adapun Komisi Keuangan DPR kini tengah mengelar serangkaian uji kepatutan dan kelayakan bagi calon anggota BPK yang telah dinyatakan lolos administrasi. Ada sebanyak 32 orang yang dinyatakan lolos dan mesti mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

    Dengan visi tersebut, Heru berencana membangun infrastruktur teknologi data yang handal dan dapat dipercaya guna mempercepat proses internal di BPK. Dia mengatakan program tersebut terinspirasi dari kerja auditnya selama ini yang dilakukan di Telkomsel yang banyak memanfaatkan teknologi.

    Heru mencontohkan dengan memanfaatkan teknologi BPK bisa melakukan audit dana desa secara keseluruhan sekaligus. Sedangkn saat ini jika dilakukan audit terhadap dana desa, BPK hanya bisa menggunakan sampel daerah. Ia menuturkan, BPK bisa membuat semacam BPK-Hub yang di dalamnya berlangsung proses internal, layanan audit sekaligus layanan publik.

    "Selama ini kan audit dana desa mungkin hanya dengan sampel tetapi dari sebanyak 74 ribu desa, tapi dengan teknologi itu memungkinkan audit secara keseluruhan sekaligus," kata Heru.

    Anggota Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengapresiasi visi Heru terkait penggunaan teknologi tersebut. Dia mengatakan, dengan teknologi bisa mempermudah kerja-kerja BPK sekaligus pada saat bersamaan merupakan bagian dari praktik tak terelakkan layanan publlik saat ini. 

    Kendati demikian, Plate mempertanyakan soal cyber security atau keamanan siber mengenai data jika audit manfaatkan atau berbasis teknologi. Apalagi audit tersebut berhubungan dengan data keuangan neara baik soal penerimaan hingga belanja negara.

    "Pertanyaannya apakah teknologi itu bisa menjaga dengan baik adanya data keuangan negara tersebut?," kata Plate mempertanyakan visi Heru.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Heru mengatakan keamanan siber saat ini semakin hari semakin berkembang. Begitu juga dengan kerja hacker semakin hari juga semakin baik. Artinya, mereka sama-sama berkejar-kejaran.

    "Sistem keamanan yang dibangun AS bahkan bisa dibobol atau dicuri, tapi bukan berarti kita menghindari teknologi. Karena dengan menguasai informasi BPK bisa mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih bagus dan tepat sasaran," kata Heru.

    Meski begitu, kata Heru, mengenai data-data penerimaan negara yang menjadi rahasia seharusnya memang dipisahkan. Dengan teknologi, BPK bisa memisahkan mana data yang bisa dikonsumsi internal, publik mapun menjadi data rahasia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.