TEMPO.CO, Jakarta - Program tol laut Presiden Joko Widodo dibahas tiga kali dalam rapat anggaran bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 3 September 2019. Sejumlah anggota Dewan dari pelbagai fraksi mengkritik program transportasi logistik yang dianggap kurang optimal.
Anggota komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, misalnya, menyinggung jadwal tol laut yang saat ini masih karut-marut. "Jadwal tol laut bisa berubah-ubah. Terkait ini kita perlu tertibkan lagi,” ujar Bambang di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.
Persoalan lain, program ini dikhawatirkan bakal mengancam keberadaan kapal-kapal komersial lantaran dikuasai kapal tol laut. Padahal, menurut dia, saat ini ada 25 ribu kapal komersial yang beroperasi.
Sorotan lain datang dari anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP, Lassarus. Ia meminta pemerintah serius menggarap tol laut lantaran program itu berkontribusi besar menangani disparitas harga kebutuhan di wilayah barat dan timur.
“Ini akan menjadi kajian ke depan untuk kita semua,” ucapnya.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah, menyatakan program tol laut kurang bersifat populis. “Selama ini saya memantau program cukup bagus, tapi sifat populis belum secara langsung kami rasakan,” tuturnya.
Menanggapi kritik itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji bakal meningkatkan optimalisasi program tol laut. Adapun ihwal kapal komersial yang terancam, Budi Karya mengatakan kementeriannya telah mengatur.
“Kami sudah antisipasi. Jalur utama kita tenderkan dengan komersial seperti Surabaya-Kupang atau Surabaya-Ambon. Setelah itu kami gunakan kapal feeder milik Pelni,” ujarnya.
