PUPR Anggarkan Rp 100 Miliar untuk Membangun Kembali Papua

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi gedung DPRD Papua Barat yang terbakar pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. ANTARA

    Kondisi gedung DPRD Papua Barat yang terbakar pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 100 miliar untuk renovasi atau pembangunan khusus perkantoran yang terdampak pascarusuh yang terjadi di Jayapura, Papua Kamis, 29 Agustus 2019.

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono anggaran sebesar Rp 100 miliar ini akan digunakan untuk membangun kembali perkantoran di mana dimulai pada pekan mendatang. "Jadi kami harap minggu ini semua sudah bersih sehingga pekan depan sudah mulai membangun kembali," katanya, Selasa, 3 September 2019.

    Menurut Basuki, dana Rp 100 miliar untuk pembangunan kembali perkantoran yang terdampak pascarusuh di Jayapura ini akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2019. "Anggaran Rp 100 miliar ini sudah dihitung oleh Balai Cipta Karya Papua dan disesuaikan dengan tingkal kemahalan di Bumi Cenderawasih," ujarnya.

    Dia menjelaskan perkantoran yang terdampak paling parah dari aksi unjuk rasa berbuntut rusuh ini adalah Kantor KPU Provinsi Papua dan Kantor Bea Cukai Jayapura. "Kedua perkantoran ini akan menelan anggaran paling banyak karena misalnya untuk KPU, Gubernur Papua meminta untuk dibangun dua lantai sedangkan Bea Cukai strukturnya terdampak parah sehingga harus dirubuhkan dan dibangun ulang," katanya lagi.

    Dia menambahkan untuk lamanya pembangunan, bagi perkantoran yang hanya memperbaiki maka hanya membutuhkan satu atau dua bulan, sedangkan yang parah dan harus dibangun ulang membutuhkan waktu sekitar enam bulan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.