Budi Karya: Bos Taksi Malaysia Menyinggung Pemerintah RI

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengenakan pakaian adat saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Dalam surat edaran Menhub, Aparatur Sipil Negara Kemenhub wajib menggunakan pakaian adat setiap Selasa. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengenakan pakaian adat saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. Dalam surat edaran Menhub, Aparatur Sipil Negara Kemenhub wajib menggunakan pakaian adat setiap Selasa. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan keberatan atas pernyataan bos Big Blue Taxi asal Malaysia. Ia menilai pernyataan tersebut menyinggung pemerintah Indonesia.

    Budi Karya Sumadi menuturkan pihaknya keberatan atas pernyataan dari pria warga negara Malaysia yang viral di media sosial tersebut. "Jadi hubungan diplomasi yang baik tiba-tiba ada seorang warga negara yang mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Saya menyatakan keberatan atas pernyataan itu, saya minta diklarifikasi," katanya, Selasa, 3 September 2019.

    Oleh karena itu, BUdi Karya mengatakan ia perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri apa yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia. Menurutnya, warga negara Malaysia tersebut menyatakan kata-kata yang tidak pantas. "Secara menyeluruh kita nantinya koordinasi dengan Kemenlu tindak lanjutnya seperti apa," ujarnya.

    Budi Karya mengatakan walaupun sudah memberikan pernyataan memohon maaf, warga negara Malaysia tersebut kembali membuat pernyataan yang viral dan menilai Pemerintah Indonesia melakukan kesalahan.

    Sang bos taksi asal Malaysia yang bernama Datuk Shamsubahrin Ismail melontarkan kritik yang kembali viral dalam video yang beredar di media sosial. Dia menyebutkan bukan rakyat Indonesa yang miskin tetapi ada kesalahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

    Shamsubahrin mengatakan Pemerintah Indonesia yang salah karena mengizinkan Gojek Indonesia beroperasi. Dengan Pemerintah Malaysia mengizinkan Gojek beroperasi di negara itu, dia menilai Pemerintah Malaysia juga melakukan kesalahan yang sama dengan Pemerintah Indonesia.

    "Rakyat Indonesia tak salah kalau dikatakan miskin yang salah itu Pemerintah Indonesia yang salah, jadi Pemerintah Malaysia mengikuti jejak kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah indonesia," katanya.

    Lebih lanjut, dia mempertanyakan kenapa harus menerima ojek daring di Malaysia yang malah membuat para pengemudi tidak memiliki pendapatan yang tetap.

    "Kenapa kita harus membiarkan anak muda kita malaysia bekerja tanpa gaji tetap untuk bawa Grab untuk bawa Gojek," tuturnya dalam video yang viral.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.