PUPR: Butuh Rp 100 Miliar Perbaiki Kantor Pemerintah di Jayapura

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi gedung Telkom yang terbakar saat aksi anarkis di Jayapura, Papua, Ahad, 1 September 2019. Gedung ini persis di samping gedung DPRD Papua. TEMPO/Riky

    Kondisi gedung Telkom yang terbakar saat aksi anarkis di Jayapura, Papua, Ahad, 1 September 2019. Gedung ini persis di samping gedung DPRD Papua. TEMPO/Riky

    TEMPO.CO, Jayapura - Kementerian PUPR memperkirakan perbaikan 10 kantor pemerintah yang dibakar dan dirusak pendemo di Jayapura, Papua, akan menghabiskan dana sebesar Rp 100 miliar.

    "Untuk sementara perbaikan 10 unit kantor milik pemerintah yang terbakar dan rusak menghabiskan dana sekitar Rp 100 miliar dan akan didanai melalui APBN," kata Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono di Jayapura, Papua, Selasa, 3 September 2019.

    Ia mengatakan pendataan tentang kerusakan bangunan sudah dilakukan dan akan dibahas dalam rapat terbatas di Jakarta yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan akan dikeluarkan peraturan presiden (perpres).

    Dengan dikeluarkannya perpres, kata Basuki, perbaikan dan pembangunan bangunan yang rusak dapat segera dilaksanakan.  Ia menambahkan untuk tahap awal yang harus dilakukan adalah membersihkan puing-puing sisa kebakaran.

    "Mari kita kerahkan seluruh peralatan yang dimiliki untuk membersihkan puing-puing, termasuk di rumah atau toko milik masyarakat yang juga menjadi korban," ajak dia.

    Menteri PUPR dan rombongan seusai meninjau kantor yang dibakar dan dirusak oleh para pendemo langsung kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat komersil.

    Aksi demo yang terjadi Kamis pekan lalu sempat menyebabkan aktivitas Jayapura dan sekitarnya lumpuh akibat sejumlah bangunan termasuk warung milik warga ludes terbakar. Hingga saat ini warga yang rumahnya ludes terbakar masih mengungsi di Mako Lantamal X Jayapura.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.