Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Kompak Tolak Usul DPR Soal Pembentukan Pansus JKN

image-gnews
Salah satu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di bawah Kementerian Kesehatan. Foto: Istimewa
Salah satu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di bawah Kementerian Kesehatan. Foto: Istimewa
Iklan

Tempo.Co, Jakarta – Pemerintah serempak menolak usulan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar pansus atau panitia khusus untuk merembuk karut-marut jaminan kesehatan nasional atau JKN. Penolakan itu mulanya disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam rapat gabungan Komisi IX dn XI DPR, Senin, 2 September 2019. 

“Kalau boleh, saya kira enggak perlu ada pansus karena masalah (JKN) sudah jelas, solusinya juga sudah jelas,” ujar Mardiasmo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Penolakan juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Ia turut mengangguk kala Mardiasmo menyampaikan gagasannya. 

Usul pembentukan pansus mulanya dicetuskan oleh anggota Komisi XI Partai Golongan Karya, Misbakhun. Ia mengatakan pansus akan bertugas meredefinisi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

"Perlu adanya pansus, bukan pansus khusus BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, tapi JKN untuk memikirkan desain ulang jaminan kesejatan 2019-2024," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX dan XI DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Misbakhun mengatakan selama ini masyarakat miskin belum seluruhnya terakomodasi sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Sebaliknya, tidak semua peserta PBI yang tercatat dalam BPJS Kesehatan merupakan masyarakat miskin sesuai dengan data yang dimiliki Kementerian Sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menilai masalah ini terjadi lantaran tidak ada pencatatan profil penerima IPB yang jelas. Misbakhun mendesak Kementerian Sosial melakukan integrasi data dan pencatatan pasti terhadap masyarakat miskin agar data tersebut dapat menjadi acuan BPJS Kesehatan.

Adapun anggota dewan dari Fraksi NasDem, Ahmad Hatari, mengatakan pansus penting dibentuk untuk menskronkan data penerima JKN. "Komisi IX dan XI harus membentuk pansus terkait ini. Kalau bicara data pasti kacau," ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, peserta PBI JKN yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 62 juta jiwa. Hingga Agustus, Kemensos mencoret 5 juta peserta PBI kecuali Papua dan Papua Barat yang tidak terdaftar sebagai DTKS.

Sebanyak 5 juta peserta PBI ini tidak memiliki NIK yang valid serta tidak pernah mengakses JKN. Misbakhun mengatakan, pansus bakal menyusun skema pihak-pihak yang berhak menerima PBI.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

1 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
268 Juta Peserta JKN per Februari 2024, Dirut BPJS Kesehatan: Hampir Mencapai Target 98 Persen

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan per Februari 2024, terdapat 268 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

2 hari lalu

BPJS Kesehatan Optimistis Indonesia Capai UHC di Tahun Ini

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjamin seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN.


7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

4 hari lalu

Pemeriksaan katarak. Dok. KMN EyeCare
7 Daftar Penyakit Mata yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Berikut ini daftar penyakit mata yang ditanggung BPJS Kesehatan termasuk pemberian kacamata dengan skema subsidi.


Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri Harus Lapor ke Bea Cukai, Sri Mulyani Buka Suara

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri Harus Lapor ke Bea Cukai, Sri Mulyani Buka Suara

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal aturan barang bawaan ke luar negeri yang ramai dibicarakan oleh warganet belakangan ini.


Libur Lebaran, Ini Cara Wisatawan Luar Yogyakarta Dapat Akses Layanan Kesehatan Secara Gratis

8 hari lalu

Wisatawan masih memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta di hari terakhir libur cuti bersama Lebaran pada Minggu, 9 Juni 2019. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Libur Lebaran, Ini Cara Wisatawan Luar Yogyakarta Dapat Akses Layanan Kesehatan Secara Gratis

BPJS Kesehatan Yogyakarta menyatakan wisatawan yang libur lebaran di Yogyakarta tetap dapat akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional


PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

9 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
PPN Naik jadi 12 Persen, Ekonom Ini Ungkap Pro dan Kontra hingga Hitungan Proyeksi Penerimaan Negara

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono angkat bicara soal kenaikan PPN yang diberlakukan tahun depan.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

12 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Kemenkeu yakin pembayaran THR dan gaji ke-13 100 persen dapat memperkuat konsumsi dan menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut.


Pemerintah Pastikan Kenaikan THR dan Gaji ke-13

14 hari lalu

Pemerintah Pastikan Kenaikan THR dan Gaji ke-13

Pencairan THR direncanakan 10 hari kerja sebelum Idulfitri. Sedangkan gaji ke-13 dilaksanakan mulai Juni 2024.


Pajak PPN Naik Mulai 2025: Lebih Rinci Beda PPN dan PPh

16 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Pajak PPN Naik Mulai 2025: Lebih Rinci Beda PPN dan PPh

Pajak Pertambahan Nilai disingkat PPN miiliki peran penting untuk mengumpulkan pendapatan negara.


Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

16 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

Pemerintah telah melelang Surat Utang Negara hari ini Rabu, 13 Maret 2024. Total nominal yang dimenangkan mencapai Rp 24 triliun.