Akan Impor Daging dari Brasil, Bulog Jamin Bebas Penyakit

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuota Impor Daging Tetap

    Kuota Impor Daging Tetap

    TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog berencana mengimpor daging sapi dari Brasil sebanyak 30.000 ton. Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar menyebut, saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi teknis (rekomtek) dari Kementan. “Masih menunggu rekomtek, jadi masih belum keluar nama-nama perusahaannya,” katanya di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Senin 2 September 2019.

    Sebelumnya, muncul kekhawatiran dari masyarakat lantaran Brasil tak termasuk dalam negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebab, 25 wilayah di Brasil diketahui tidak termasuk dalam wilayah bebas PMK dengan vaksin menurut Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (Organization for Animal Health/OIE).

    Menjawab kekhawatiran ini, Bachtiar menjamin perusahaan yang akan mengikuti proses lelang impor daging telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, terutama dari penyakit ternak. “Ada surat izinnya semua pasti, baik sertifikat internasional, diperiksa lewat karantina, dan pastinya ada surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan status halal, tidak memenuhi syarat tidak mungkin kita ambil,” ujarnya.

    Dengan demikian, menurut Bachtiar masyarakat tak perlu khawatir terhadap kualitas daging sapi impor asal Brasil ke Tanah Air. Dia menjamin, impor daging tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat, tak terkecuali umat muslim.

    Bachtiar menjelaskan, setelah rekomtek dirilis oleh Kementan pihaknya baru akan mengetahui perusahaan mana yang akan mengikuti proses lelang sebagai eksportir daging sapi dari Brasil. Proses lelang tidak jauh berbeda dengan proses lelang daging kerbau dari India yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu.

    Bulog merupakan salah satu BUMN yang mendapatkan mandat untuk mengimpor daging sapi dari Brasil. Bulog mendapatkan alokasi impor sebanyak 30.000 ton sedangkan sisanya sebanyak masing-masing 10.000 ton diberikan kepada PT Berdikari (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.