Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Gelar Tes Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Mulai Besok

image-gnews
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan menggelar tes uji kelayakan kepada sejumlah calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Seleksi untuk memilih auditor negara ini digelar mulai Senin, 2 September 2019.

“Besok mulai fit and proper sampai Kamis (5 September 2019),” ujar Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng saat dihubungi pada Minggu, 1 September 2019.

Mekeng mengatakan seleksi uji kelayakan digelar secara terbuka. Meski demikian, ia masih enggan menggamblangkan nama-nama peserta seleksi yang masuk bursa pencalonan. Ia hanya memastikan sekretaris jenderal DPR RI telah mengirimkan surat kepada 32 nama calon anggota sesuai dengan keputusan Komisi XI. 

“Daftar namanya ada di komisi, tapi nama-namanya saya enggak hapal,” ujarnya. Nama-nama tersebut dianggap lulus tes passing grade oleh komisi.

Sebelumnya, anggota Komisi XI, Johnny G. Plate sempat mengatakan seleksi uji kelayakan calon anggota BPK bakal digelar tertutup. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil supaya komisi dapat optimal menyeleksi peserta.

“Sebelum-sebelumnya juga digelar tertutup,” katanya saat ditemui Tempo seusai menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di kompleks Parlemen, Senayan, pada pekan lalu.

Plate mengimbuhkan, Komisi XI mempertimbangkan integritas peserta seleksi. Komisi juga telah menyaring anggota berdasarkan makalah serta rekam jejaknya melalui uji administrasi.

Sembari tes uji kelayakan, peserta calon anggota BPK ini melewati tahap pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan pihaknya telah menerima nama-nama calon yang disorongkan oleh pimpinan DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Surat diterima pimpinan DPD hari Jumat (30 Agustus 2019), jadi besok siang kami baru mau rapatkan di Komite IV untuk tindak lanjutnya,” tuturnya.

Namun, jumlah calon anggota BPK yang diserahkan oleh pimpinan DPR lebih banyak ketimbang jumlah peserta yang akan diuji oleh Komisi XI. Menurut Ajiep, pihaknya menerima 62 nama calon. Ajiep enggan mengomentari soal adanya selisih angka peserta calon anggota BPK yang diseleksi oleh Komisi XI dan diteken oleh pimpinan DPR.

“Saya tidak tahu. Yang kami tahu ada surat dari pimpinan DPR,” tuturnya.

Proses seleksi anggota BPK sempat berlangsung alot. Komisi XI pada Juli lalu telah menyerahkan 32 nama dari 64 calon yang lolos seleksi uji passing grade kepada pimpinan DPR. Mengacu pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, setelah nama-nama anggota calon BPK diserahkan ke pimpinan DPR, seleksi auditor negara ini mesti melibatkan DPD. DPD akan memberikan pertimbangan sebelum peserta yang lolos seleksi menjalani uji kelayakan.

Pada praktiknya, nama-nama calon anggota BPK yang telah disorongkan oleh Komisi XI sempat mandek sebulan di pimpinan DPR. Tempo telah mencoba mengkonfirmasi ke Ketua DPR Bambang Soesatyo, namun tidak memperoleh jawaban. Adapun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon sama-sama menyebut masih dalam perembukan kala dikonfirmasi pada akhir Agustus 2019 lalu.

Di samping itu, Dewan tengah dikejar oleh tenggat seleksi. DPR mesti memutuskan hasil seleksi anggota BPK selambat-lambatnya pada 16 September nanti atau sebulan sebelum masa jabatan anggota auditor periode sebelumnya habis.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

2 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

2 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

2 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

4 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

4 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

4 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.