TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo meminta pemerintah menekan pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pemindahan ibu kota negara. "Caranya bisa dikreasi mengkombinasikan pembiayaan APBN dengan pembiayaan BUMN maupun swasta," kata Ketua Umum Inkindo, Peter Frans di Jakarta, Minggu.
Menurut Peter, skema kerja sama dapat dikreasi dan diinisiasi melalui platform optimalisasi dan bukan minimisasi atau bahkan maksimalisasi."Bagaimanapun, minimalisasi pembiayaan oleh APBN di satu sisi memang banyak membawa manfaat bagi publik, namun dalam pelaksanaannya akan banyak kekurangan," katanya.
Demikian juga kalau maksimalisasi pembiayaan oleh nonpemerintah akan berpotensi menimbulkan peningkatan komersialisasi di setiap komponen kota secara signifikan.
Menurut Peter, bila platformnya berbasis ekonomi dan industrialisasi, maka dapat menggeser fungsi ibu kota negara yang awalnya di desain sebagai kota pemerintah, pada akhirnya menjadi kota bisnis. Pada gilirannya akan membawa dampak terulangnya masalah seperti Jakarta (fenomena Jakartanisasi).
"Penciptaan komposisi pembiayaan pembangunan ibu kota negara yang ideal adalah pekerjaan rumah yang harus dipikirkan oleh pemerintah," ujar Peter.
![Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/22/id_813764/813764_720.jpg)
