Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemindahan Ibu Kota, Inkindo Minta Pemerintah Tekan Pembiayaan

Reporter

image-gnews
Foto aerial proyek Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Gardu tol di Samboja akan menjadi salah satu ases masuk Ibu kota baru dari arah Samarinda dan Balikpapan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Foto aerial proyek Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Gardu tol di Samboja akan menjadi salah satu ases masuk Ibu kota baru dari arah Samarinda dan Balikpapan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo meminta pemerintah menekan pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pemindahan ibu kota negara. "Caranya bisa dikreasi mengkombinasikan pembiayaan APBN dengan pembiayaan BUMN maupun swasta," kata Ketua Umum Inkindo, Peter Frans di Jakarta, Minggu.

Menurut Peter, skema kerja sama dapat dikreasi dan diinisiasi melalui platform optimalisasi dan bukan minimisasi atau bahkan maksimalisasi."Bagaimanapun, minimalisasi pembiayaan oleh APBN di satu sisi memang banyak membawa manfaat bagi publik, namun dalam pelaksanaannya akan banyak kekurangan," katanya.

Demikian juga kalau maksimalisasi pembiayaan oleh nonpemerintah akan berpotensi menimbulkan peningkatan komersialisasi di setiap komponen kota secara signifikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Peter, bila platformnya berbasis ekonomi dan industrialisasi, maka dapat menggeser fungsi ibu kota negara yang awalnya di desain sebagai kota pemerintah, pada akhirnya menjadi kota bisnis. Pada gilirannya akan membawa dampak terulangnya masalah seperti Jakarta (fenomena Jakartanisasi).

"Penciptaan komposisi pembiayaan pembangunan ibu kota negara yang ideal adalah pekerjaan rumah yang harus dipikirkan oleh pemerintah," ujar Peter.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita Klaim Pemindahan Ibu Kota ke IKN Terjauh di Dunia

7 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita Klaim Pemindahan Ibu Kota ke IKN Terjauh di Dunia

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur, pemindahan ibu kota terjauh di dunia.


Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

13 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Kepala Badan Otorita Pastikan Tahun Ini Mulai Jalankan Pemdasus IKN, Apa Artinya?

Pemerintah memastikan Badan Otorita IKN Nusantara akan menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus atau Pemdasus.


Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

21 hari lalu

Bundaran Hotel Indonesia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara disebut telah habis statusnya pada 15 Februari 2024 lalu. Lantas, apa respons Istana?


Stafsus Jokowi Bilang Jakarta Tetap Ibu Kota Sebelum Terbit Keppres Pindah ke IKN

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Stafsus Jokowi Bilang Jakarta Tetap Ibu Kota Sebelum Terbit Keppres Pindah ke IKN

Staf Khusus Presiden Jokowi dalam Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Jakarta tetap berstatus Ibu Kota sampai dengan terbitnya surat Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN).


Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

27 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo menyantap sukun goreng didampingi para menteri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA.
Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

Presiden Jokowi mengatakan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Juli tahun ini.


BRIN Tawarkan Solusi DKI Jakarta sebagai Kota Global

36 hari lalu

Pejalan kaki melintas di jembatan penyeberangan orang (JPO) tidak beratap di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.  Pencopotan atap JPO tersebut bertujuan agar pejalan kaki tidak hanya menyeberang, tapi juga dapat menikmati pemandangan gedung-gedung pencakar langit di sepanjang kawasan Jalan Jenderal Sudirman. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
BRIN Tawarkan Solusi DKI Jakarta sebagai Kota Global

Satu di antara biang masalah DKI Jakarta sebagai kota besar adalah persoalan sampah. Diperlukan sistem pemantauan gedung di ibu kota.


Ibu Kota Pindah ke IKN, LMAN Sebut Aset di Jakarta Bakal Dimanfaatkan

23 Januari 2024

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Ibu Kota Pindah ke IKN, LMAN Sebut Aset di Jakarta Bakal Dimanfaatkan

Bagaimana nasib aset negara di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara?