Kemenkeu: Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai Rp 2,78 Triliun

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menghadiri peluncuran program Sinergi Kementerian Pembiayaan Masyarakat Ultra Mikro, di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, 14 Agustus 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menghadiri peluncuran program Sinergi Kementerian Pembiayaan Masyarakat Ultra Mikro, di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, 14 Agustus 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Djoko Hendratto mengatakan program penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 27 Agustus 2019 sudah mencapai Rp 2,78 triliun dengan 1 juta debitur.

    "Sampai pertengahan tahun 2019, ada 9.994 penerima UMi yang telah naik kelas dan dapat memenuhi ketentuan untuk mengakses perbankan melalui program KUR," kata Djoko dalam siaran pers terkait pembukaan Pasar Rakyat -Menuju Indonesia Maju Melalui Penguatan Daya Saing Usaha di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2019.

    Hadir dalam pembukaan Pasar Rakyat tersebut Menteri Sosial Agus Kartasasmita dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

    Sejak 2017, Kemenkeu telah meluncurkan UMi sebagai program pembiayaan bagi usaha mikro yang belum dapat difasilitasi perbankan. Pembiayaan UMi menjembatani program bantuan sosial, seperti PKH, menuju kemandirian usaha.

    UMi dibuat untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat dengan memberi pendampingan hingga masyarakat usaha mikro memiliki kapasitas untuk mendapatkan akses formal dari perbankan.

    Selain program UMi, Pasar Rakyat itu mengimplementasikan program-program dari kementerian lain. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah Kemensos, Program Kartu Tani dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di bawah Kementerian Pertanian, serta program Dana Desa dan Koperasi di daerah 3T di bawah Kementerian Desa PDTT.

    Pada acara itu juga, para menteri berdialog dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penerima bantuan sosial PKH dan penerima Pembiayaan UMi. Para menteri juga meninjau sentra-sentra produk unggulan UMKM seperti komoditas pangan, hasil laut, kerajinan dan kopi sebagai komoditas unggulan Indonesia.

    Pasar Rakyat ini selaras dengan fokus APBN 2020 yaitu Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk tujuan tersebut, kebijakan belanja negara diarahkan salah satunya untuk penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif.

    Alokasi anggaran program perlindungan sosial untuk 2020 akan mencapai Rp 385,3 triliun yang dilakukan melalui sinergi dan integrasi antar program, antara lain bantuan sosial, dana desa, dana bergulir, dan subsidi sehingga mampu menjangkau setiap Warga Negara Indonesia.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.