TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno merombak pucuk pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memicu kegaduhan baru. Direktur Utama BRI Suprajarto menolak pengangkatan dirinya sebagai Direktur Utama BTN, menggantikan Maryono. “Saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya, apalagi diajak musyawarah,” kata Suprajarto, Kamis 29 Agustus 2019.
Sikap Suprajarto disampaikan hanya tiga jam selepas rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BTN, kemarin sore. “Saya tidak dapat menerima keputusan itu dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari hasil keputusan tersebut,” ujar dia. Dia menegaskan penolakan ini tidak dilatarbelakangi persoalan dengan Menteri Rini. “Selama ini saya menjalankan tugas dengan profesional.”
Rencana perombakan oleh Kementerian BUMN telah menuai kritik sejak empat emiten bank milik negara melaporkan agenda pergantian pengurus dalam RUPSLB ke otoritas bursa awal bulan ini. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar tidak ada perombakan jabatan strategis di BUMN. Selain BTN, Bank Mandiri telah menggelar rapat serupa Rabu lalu dengan hasil penggantian komisaris. Adapun RUPSLB PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan digelar hari ini dan disusul BRI pada Senin pekan depan.
Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengatakan keputusan penggantian jabatan ini telah dikomunikasikan kepada semua pihak, termasuk Suprajarto. “Ini kan masalah penugasan oleh pimpinan,” ujar dia seusai RUPSLB BTN. Menurut Gatot, keputusan ini juga telah mendapat restu dari Jokowi. “Bu Menteri BUMN mengkomunikasikan segala perubahan yang ada kepada Presiden.”
Gatot berujar keputusan penggantian pucuk pimpinan bank BUMN didasari pertimbangan kinerja. Peran BTN, kata dia, sangat krusial di masa mendatang. “Backlog sudah besar, mortgage bank cuma BTN, sehingga kami utamakan dan berharap tahun depan kinerjanya bisa naik dua hingga tiga kali lipat,” ujar dia. “Beliau (Suprajarto) bisa menangani ini dengan baik.”
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto, memperkirakan kegaduhan ini justru akan berdampak pada kinerja saham bank-bank BUMN. Sebab, kata dia, pelaku pasar dapat melihatnya sebagai sinyal buruknya koordinasi manajemen di lingkungan internal BUMN. Merujuk kinerja empat bank milik negara, Eko menilai pelaksanaan RUPSLB hingga penggantian direksi tak mendesak dilakukan. “Kementerian BUMN harus memberikan penjelasan mengapa hal ini terjadi dan bertanggung jawab atas kegaduhan yang berpotensi merugikan pemerintah sendiri,” ujar dia.
