KRI Lemadang Bawa Uang Rp 3,4 Miliar untuk 6 Pulau Terluar

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KRI Lemadang 632 milik Lantamal 1 - Belawan yang membawa uang Rp3,4 miliar untuk didistribusikan ke kawasan 3T, Kamis, 29 Agustus 2019. TEMPO/Mei Leandha

    KRI Lemadang 632 milik Lantamal 1 - Belawan yang membawa uang Rp3,4 miliar untuk didistribusikan ke kawasan 3T, Kamis, 29 Agustus 2019. TEMPO/Mei Leandha

    TEMPO.CO, Medan - Perdana di 2019, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara melepas kas keliling ke wilayah terluar, terdepan dan terpencil atau 3T. Pelepasan punggawa pengedaran uang yang menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Lemadang 632 milik Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) 1 - Belawan dilakukan pada Kamis, 29 Agustus 2019 petang.

    "Uang rupiah menjadi satu-satunya uang yang beredar di NKRI, yang harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai alat pembayaran nasional," kata Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara Wiwiek Sisto Widayat.

    Bank Indonesia terus berusaha agar uang rupiah tersedia sesuai denominasinya, kebutuhan, waktu dan kelayakan edarnya. Tidak hanya cukup jumlahnya, kalau kualitas uang lusuh dan jelek, tugas BI untuk menggantinya menjadi layak edar. Begitu juga kalau pecahannya tidak sesuai, BI harus memenuhi denominasinya sehingga masyarakat di seluruh Indonesia memiliki pecahan yang sama.

    "Tidak kumal, tidak lusuh... Kalau di Sumatera Utara, itu tugasnya Pak Andi dan Pak Budi. Jadi kalau di masyarakat tidak ada rupiah, itu yang salah Bank Indonesia..." ujar Wiwiek.

    Oleh karena itu, sejak 2015, Bank Indonesia kantor pusat bekerja sama dengan TNI AL untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang yang tersebar di seluruh pelosok NKRI.

    "Komandan punya kapal, kami punya uang. Kalau ada uang, ada kapal, kita bisa jalan sama-sama... Tidak ada kapal, ada uang, ya uangnya enggak kesebar. Tidak ada kapal, tidak ada uang, kapalnya tidak bisa jalan karena tidak ada bensin, tidak ada solarnya..." tuturnya disambut tawa hadirin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.