Menteri PU: Infrastruktur di Ibu Kota Baru Butuh Uang Muka 865 M

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR

    Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bakal membutuhkan uang muka sebesar Rp 865 miliar.

    “Pembangunan IKN (ibu kota negara) Rp 865 miliar untuk jalan, terutama kawasan dan prasarana dasar yang perlu dibangun dengan APBN,” ujar Basuki dalam rapat bersama Komisi V DPR di kompleks DPR Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2019.

    Basuki mengatakan rencana anggaran tersebut belum dilokasikan dalam RAPBN 2020. Namun, ia memungkinkan dana uang muka pembangunan infrastruktur IKN itu akan dioptimalkan dari pos-pos anggaran yang saat ini sudah dibagi sesuai plafonnya.

    Menurut Basuki, master plan dan rencana kawasan IKN akan digarap pada 2019 dan kelar pada 2020. Sedangkan infrastruktur yang meliputi jalan, drainase, bendungan, embung, dan air bersih akan mulai dibangun pada 2020 dan diperkirakan kelar 2023.

    “Kalau groundreaking direncanakan pada 2020,” ujarnya. Selanjutnya, pembanguan rumah aparatur sipil negara atau ASN dan gedung perkantoran kementerian dan lembaga akan dikerjakan pada 2020. Sedangkan proyek ini ditargetkan kelar pada 202.

    Basuki menjelaskan, pembangunan perumahan untuk ASN akan digarap swasta atau melalui skema kerja sama dengan badan usaha atau KPBU. Ia memastikan, rancangan hunian ASN berbentuk perumahan vertikal.

    Pemerintah sebelumnya merencanakan pembangunan IKN membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Saat ini, pemerintah mendesain ibu kota anyar bakal dibangun di atas lahan seluas 180 ribu hektare.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.