TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mendapat informasi bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkeinginan untuk menerbitkan obligasi daerah untuk mendukung pembangunan. Dia mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomunikasi dengan Kementerian terkait rencana itu.
"Kami lihat beberapa pemerintah daerah memang memiliki kapasitas untuk bisa melakukan issues atau penerbitan surat berharga daerahnya, tentu kami akan dorong," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selada 27 Agustus 2019.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerbitkan obligasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah selama 10 tahun. Kendati demikian, rencana tersebut masih digodok oleh DKI Jakarta. Adapun rencana itu, diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Negara, Senin 26 Agustus 2019.
Meski mendukung rencana penerbitan obligasi daerah, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah harus memiliki syarat kondisi keuangan tertentu untuk bisa menerbitkan obligasi. Syaratnya, yakni APBD harus sehat dan memiliki kapasitas yang besar.
Selain itu, peruntukkan dana dari hasil obligasi harus digunakan untuk kegiatan pembangunan yang tepat. Misalnya, untuk proyek pembangunan infrastruktur yang sekaligus bisa menghasilkan pendapatan.
"Menurut saya untuk DKI Jakarta proyek seperti itu banyak sekali, dan kami akan mendukung," kata Sri Mulyani.
