Ekspansi ke Malaysia, Gojek: Kami Terbuka dengan Kompetisi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Garibaldi Thohir (Boy Thohir) per hari ini, Rabu, 24 Juli 2019, secara resmi bergabung dalam jajaran kepemimpinan di Grup Gojek sebagai salah satu komisaris. (Sumber: Gojek)

    Garibaldi Thohir (Boy Thohir) per hari ini, Rabu, 24 Juli 2019, secara resmi bergabung dalam jajaran kepemimpinan di Grup Gojek sebagai salah satu komisaris. (Sumber: Gojek)

    TEMPO.CO, Jakarta - Chief Public Policy & Government Relations Gojek Group, Shinto Nugroho mengatakan Gojek terbuka dengan kompetisi. Hal itu merepons pertanyaan soal ekspansi bisnis dan kompetitor Gojek di Malaysia.

    "Menurut kita kompetisi adalah justru yang membuat kita makin lama, makin bagus," kata Shinto usai acara Gojek Wirausaha #GerakanOnlineNusantara - UMKM Kreatif dan Mandiri kreasi Anak Bangsa di Kedasi Coworking, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Dengan kompetisi, kata dia, akan memacu Gojek memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan dan memberikan layanan kepada mitra-mitra.

    Adapun Gojek saat ini sedang berencana ekspansi ke Malaysia. Shinto mengatakan sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pemerintah Malaysia.

    "Dan kami menyambut baik arahan dan dukungan pemerintah Malaysia. Mari kita sama-sama lihat nanti ke depannya," ujarnya.

    Namun, saat ini sedang viral video penolakan Gojek dari bos taksi di Malaysia. Dalam video berdurasi 60 detik itu, Pendiri Big Blue Taxi, Shamsubahrin Ismail menolak kehadiran Gojek.

    Dia menyinggung Indonesia atau Jakarta sebagai negara miskin, sehingga Gojek bisa beroperasi. Dia menyamakan Indonesia dengan India, Thailand dan Kamboja.

    Namun di Singapura, kata dia, Gojek tidak boleh menjemput penumpang. "Jadi kenapa negara ini meluluskan, saya ga paham," kata dia dalam video itu.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.