BPN Pastikan Lahan Ibu Kota Baru Bebas Lubang Tambang

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri  Agraria dan Tata Ruang atau Ketua Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil memastikan tidak ada galian tambang di lahan inti Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.

    "Yang kami akan jadikan core ibu kota tidak ada yang anda ceritakan tadi. Tapi wilayah yang 180 ribu ke depan ada kondisi-kondisi yang anda sampaikan tadi," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.  

    Adapun lahan inti Ibu Kota anyar tahap pertama adalah seluas sekitar 45 ribu hektare. Sofyan memastikan lahan tahap awal itu bebas dari permasalahan. Kendati, pada pengembangannya nanti diperlukan lahan-lahan pendukung.

    Namun, Sofyan berujar saat ini proses pemindahan ibu kota masih cukup panjang. Sehingga hal yang terpenting adalah adanya Undang-undang yang mengatur proses pemindahan Ibu Kota tersebut. "Yang penting sekarang sudah diputuskan lokasi sudah kita tahu." 

    Di samping itu, Sofyan masih punya pekerjaan rumah soal pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Ia mengatakan masih ada kawasan hutan tanaman industri di sana. "Itu nanti harus dirapatkan dulu dengan Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar Sofyan.

    Ia mengatakan hutan tanaman industri tersebut cukup besar sehingga tidak akan dilepaskan sekaligus. Pelepasan hutan tersebut akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. "Hutan Tanaman Industri itu besar kita tidak akan lepaskan sekaligus, pelan-pelan saja. Kalau yang dibutuhkan lima ribu dulu, ya lima ribu dulu."

    Selain itu, pelepasan itu pun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Misalnya, kalau hutan tersebut masih berproduksi dan belum ditebang, maka pelepasan dilakukan gradual sehingga tidak mengganggu produksi hutan industri.

    Lagipula, Sofyan berujar saat ini proses pemindahan ibu kota masih cukup panjang. Sehingga hal yang terpenting adalah adanya Undang-undang yang mengatur proses pemindahan Ibu Kota tersebut. "Yang penting sekarang sudah diputuskan lokasi sudah kita tahu."

    Kemarin Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

    "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.