Jokowi Minta Aturan Impor Sampah dan Limbah Diperketat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Rencana untuk pindah ibu kota ini sudah digagas bahkan sejak era Presiden pertama Soekarno. Ia mengatakan Indonesia belum pernah merancang sendiri di mana pusat pemerintahan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Rencana untuk pindah ibu kota ini sudah digagas bahkan sejak era Presiden pertama Soekarno. Ia mengatakan Indonesia belum pernah merancang sendiri di mana pusat pemerintahan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta impor sampah dan limbah dilakukan secara hati-hati. Ketimbang impor, ia ingin potensi sampah lokal dimaksimalkan.

    Meski bermanfaat untuk bahan baku industri, jika tidak bisa didaur ulang dengan baik, sampah impor justru menambah masalah bagi Indonesia seperti kerusakan lingkungan dan kontaminasi zat berbahaya kepada masyarakat.

    Dia menuturkan ada tiga cara yang harus dilakukan agar pengendalian sampah impor ini bermanfaat. "Pertama, kita harus maksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan industri kita," katanya dalam pengantar rapat terbatas tentang 'Impor Sampah dan Limbah' di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Cara kedua, kata dia, mempercepat pembuatan regulasi-regulasi guna memperbaiki tata kelola impor sampah.

    Sementara yang ketiga, dia memerintahkan agar penegakan aturan dan pengawasan terhadap impor sampah dilakukan super ketat. Ia minta agar koordinasi antarkementerian berjalan.

    "Lakukan langkah-langkah tegas yang harus dilakukan ketika menemukan pelanggaran di lapangan," ucap Jokowi.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.