Sri Mulyani: RAPBN 2020 Fokus Genjot Ekspor dan Investasi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keteragan seusai rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 di kompleks DPR, Senayan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keteragan seusai rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 di kompleks DPR, Senayan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan dalam RAPBN 2020 akan difokuskan untuk meningkatkan investasi dan ekspor. Salah satu caranya dengan fokus pada peningkatan daya saing sumber daya manusia dan produktivitas.

    "Kebijakan fiskal 2020 diharapkan menjadi landasan untuk pembangun kualitas SDM Indonesia yang unggul dan maju ke depan, yang adaptif dengan kemajuan teknologi," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa 27 Agustus 2019.

    Sri Mulyani mengatakan, selain fokus pada peningkatan investasi dan daya saing produk, kebijakan fiskal akan difokuskan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Upaya ini dilakukan, untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi di seluruh pelosok nusantara.

    Bendahara negara ini menjelaskan, kebijakan fiskal dalam RAPBN 2020 juga akan difokuskan untuk penguatan perlindungan sosial. Kemudian juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat birokrasi yang melayani dan berintegritas. 

    "Strategi kebijakan fiskal juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal untuk mengakselerasi pembangunan di daerah," kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga menuturkan, pemerintah telah merancang RAPB 2020 supaya tetap sehat serta mampu mendorong keadilan dan kemandirian. Hal ini diperlukan untuk menjaga momentum pembangunan dengan tetap waspada terhadap gejolak global.

    Sebab, kata Sri Mulyani, stabilitas dan momentum perekonomian nasional harus terus dijaga. Khususnya untuk menghindari opportunity loss dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan berbagai kebijakan fiskal yang adaptif dan realistis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.