Kementerian PUPR Akan Bentuk Bank Tanah

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, berfoto bersama seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    (Dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, berfoto bersama seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memaparkan bahwa pihaknya akan berupaya mendorong pembentukan bank tanah, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, serta memaksimalkan lahan publik. Hal ini sesuai dengan visi Presiden 2020-2024.

    "Seperti lahan milik BUMN, lahan milik pemerintah, dan lahan milik pemda, terutama lahan strategis dekat terminal atau stasiun untuk pembangunan perumahan," tuturnya dalam acara sarasehan dan peluncuran buku Sejarah Perumahan serta Kamus Istilah Perumahan, Senin 26 Agustus 2019.

    Kementerian PUPR juga akan mendorong program pembangunan perumahan berbasis komunitas (P2BK), menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah berpenghasilan tidak tetap, dan kelompok masyarakat dengan backlog terbesar, Juga mendorong pembangunan perumahan skala besar yang menerapkan konsep hunian berimbang untuk menjamin komposisi hunian yang berkeadilan.

    Selain itu, PUPR akan menggencarkan pembangunan perumahan berbasis tabungan seperti tabungan  perumahan rakyat (tapera) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) serta mengupayakan pembiayaan perumahan melalui investasi/kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

    Visi Presiden Republik Indonesia 2020—2024 yakni mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia unggul, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, melakukan reformasi birokrasi, dan anggaran pendapatan dan belanja negara  yang fokus dan tepat sasaran.

    Menurut Basuki, PUPR juga akan melakukan peningkatan kualitas perumahan melalui pelaksanaan pedoman/standar teknis yang berlaku serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja pembangunan perumahan.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.