TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memaparkan bahwa pihaknya akan berupaya mendorong pembentukan bank tanah, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, serta memaksimalkan lahan publik. Hal ini sesuai dengan visi Presiden 2020-2024.
"Seperti lahan milik BUMN, lahan milik pemerintah, dan lahan milik pemda, terutama lahan strategis dekat terminal atau stasiun untuk pembangunan perumahan," tuturnya dalam acara sarasehan dan peluncuran buku Sejarah Perumahan serta Kamus Istilah Perumahan, Senin 26 Agustus 2019.
Kementerian PUPR juga akan mendorong program pembangunan perumahan berbasis komunitas (P2BK), menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah berpenghasilan tidak tetap, dan kelompok masyarakat dengan backlog terbesar, Juga mendorong pembangunan perumahan skala besar yang menerapkan konsep hunian berimbang untuk menjamin komposisi hunian yang berkeadilan.
Selain itu, PUPR akan menggencarkan pembangunan perumahan berbasis tabungan seperti tabungan perumahan rakyat (tapera) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) serta mengupayakan pembiayaan perumahan melalui investasi/kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Visi Presiden Republik Indonesia 2020—2024 yakni mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia unggul, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, melakukan reformasi birokrasi, dan anggaran pendapatan dan belanja negara yang fokus dan tepat sasaran.
Menurut Basuki, PUPR juga akan melakukan peningkatan kualitas perumahan melalui pelaksanaan pedoman/standar teknis yang berlaku serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja pembangunan perumahan.
BISNIS
