KPPU Teliti Dugaan Kartel Dalam Penetapan Bunga Pinjaman Online

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih saat memberikan keterangan pers terkait mahalnya harga tiket pesawat di kantor KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di Jakarta, Senin, 21 Januari 2019 Mahalnya harga tiket pesawat yang terjadi belakangan ini membuat KPPU kini bergerak menyelidiki dugaan pelanggaran praktik persaingan usaha tak sehat oleh sejumlah maskapai penerbangan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih menuturkan lembaganya tengah meneliti dugaan praktek kartel dalam tingginya bunga pinjaman online alias fintech peer-to-peer lending. Lembaga pengawas persaingan menilai model bisnis digital harusnya bisa lebih efisien dari yang konvensional. 

"Tiap industri khususnya digital ekonomi seyogyanya kita berharap ada kegiatan bisnis yang efisien, salah satunya ongkos di masyarakat lebih murah. Kalau bunga lebih tinggi patut dipertanyakan untuk sebuah model bisnis digital ekonomi," ujar Guntur di Tamani Cafe, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. 

Tingginya tingkat bunga fintech, kata dia, merupakan indikasi adanya praktik menetapkan harga bersama-sama, sehingga KPPU memasukkannya ke tahap penelitian. Guntur juga bakal meneliti ada tidaknya regulasi yang mengatur soal penetapan tersebut.

KPPU memahami bahwa asosiasi yang menaungi penyedia jasa pinjaman online itu dipersilakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk aturan sendiri alias self-regulated. Namun, menurut Guntur, aturan yang dibentuk tidak boleh menyentuh wilayah penetapan harga.

Karena itu, Guntur mengatakan praktik tersebut bisa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Yang dimaksud dengan mengatur harga tidak hanya mengatur harga sekian sekian, mengatur untuk tidak melewati pun atau mengatur tidak boleh melebihi juga termasuk." 

Direktur Ekonomi KPPU Zulfirmansyah mengatakan pada tahap penelitian lembaganya perlu mencari satu alat bukti untuk menaikkan statusnya ke penyelidikan. Alat bukti itu pun bisa berupa data sekunder. Sehingga lembaga pengawas persaingan itu belum tentu melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, sebelum masuk ke penyelidikan.

"Alat bukti enggak harus dari memanggil, bisa melalui saksi atau dari ahli," ujar Zulfirmansyah. Yang pasti alat bukti itu mesti menguatkan bahwa para pelaku pinjol melakukan penetapan bunga bersama-sama. Sehingga bunganya terlampau tinggi, yaitu sekitar 5-10 persen per bulan atau 0,8 persen per hari.

Zulfirmansyah menyadari ada faktor risiko yang tinggi pada pinjaman online. Namun bila melihat kredit tanpa agunan pun bunganya tidak sampai sebesar itu. "Itu rata-rata per bulan hanya 1,1 persen, sementara peer-to-peer lending bisa 10 kali lipat," kata dia. "KPPU menduga ada kartel karena itu tidak diatur di BI atau OJK, kalau yang mengatur pelaku usaha itu kartel."

 






Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Kedelai Dikuasai 3 Importir Raksasa, KPPU Akan Dalami Dugaan Kartel

5 hari lalu

Kedelai Dikuasai 3 Importir Raksasa, KPPU Akan Dalami Dugaan Kartel

KPPU menyatakan tak mau terburu-buru dalam mengawasi dugaan kartel dalam importasi kedelai.


Gandeng Kemenlu, KPPU Akan Panggil Google dari California dan Singapura Soal Dugaan Monopoli

5 hari lalu

Gandeng Kemenlu, KPPU Akan Panggil Google dari California dan Singapura Soal Dugaan Monopoli

KPPU akan melayangkan surat pemanggilan ke kantor pusat Google di California dan Google Asia Pasifik di Singapura.


KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

5 hari lalu

KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan akan mendukung program pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN.


Kredivo Pastikan Telah Stop Penagihan ke Mahasiswa IPB yang Terjerat Pinjol

6 hari lalu

Kredivo Pastikan Telah Stop Penagihan ke Mahasiswa IPB yang Terjerat Pinjol

Ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol. Kredivo merupakan salah satu pinjol yang disebut sebagai pemberi pinjaman kepada sebagian mahasiswa IPB.


Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tertarik Investasi di Toko Online

14 hari lalu

Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tertarik Investasi di Toko Online

Pelaku penipuan menawari para mahasiswa IPB investasi di toko onlinenya. Diminta mengutang di pinjaman online.


Kredit Macet Mahasiswa IPB dengan Pinjol, OJK Harap Bisa Direstrukturisasi: Agar Kembali Kuliah

16 hari lalu

Kredit Macet Mahasiswa IPB dengan Pinjol, OJK Harap Bisa Direstrukturisasi: Agar Kembali Kuliah

OJK terus berkomunikasi dengan pinjol dalam kasus kredit macet akibat investasi bodong agar ratusan mahasiswa IPB University bisa kembali kuliah.


Jerumuskan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tersangka Pakai Uang Investasi buat Beli Mobil

17 hari lalu

Jerumuskan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tersangka Pakai Uang Investasi buat Beli Mobil

Tersangka penipuan investasi bodong ini menawarkan program investasi di toko online kepada para korban, yang sebagian mahasiswa IPB.


Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjaman Online, Kenali Ciri-Ciri Pinjol Ilegal Berikut

17 hari lalu

Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjaman Online, Kenali Ciri-Ciri Pinjol Ilegal Berikut

Berkaca dari kasus pinjaman online yang merugikan ratusan mahasiswa IPB, berikut adalah 5 ciri-ciri pinjol ilegal yang perlu diwaspadai.


Tips Menghindari Pinjol Ilegal, Bisa Lapor ke Sini

17 hari lalu

Tips Menghindari Pinjol Ilegal, Bisa Lapor ke Sini

Berikut cara menghindari Pinjol ilegal dan cara melapornya agar tidak terjerat seperti ratusan mahasiswa IPB