Industri Pertambangan dan Sawit Lesu, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keteragan seusai rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 di kompleks DPR, Senayan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan sektoral dari pertambangan dan sawit mengalami tekanan cukup signifikan hingga Juli 2019. Ia mengatakan kondisi ini terpengaruh oleh sentimen dagang Amerika Serikat dan Cina yang menyebabkan ekspor Indonesia untuk barang komoditas dan tambang lesu. 
 
“Dari perpajakan, bea masuk, dan bea keluar, sektor pertambangan mengalami kontraksi yang sangat besar. Ini semuanya confirm karena menghadapi tekanan dari luar,” ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019. Kondisi tersebut juga merupakan imbas dari peningkatan restitusi. 
 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sepanjang semester I, penerimaan perpajakan netto kedua sektor ini bila digabung tercatat -10,11 persen year on year. Sedangkan secara rinci, pendapatan pajak industri pengolahan terdata -4,3 persen year on year. 
 
Adapun industri pertambangan paling terpukul. Pendapatan perpajakan netto untuk sektor ini bahkan mengalami minus paling tajam, yakni -12,3 persen. 
 
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan bahwa secara umum pertumbuhan penerimaan pajak negara pada semester I 2019 lebih rendah ketimbang periode yang sama 2018. Meski sektor komoditas dan pertambangan loyo, ia mengakui penerimaan perpajakan sektor lain masih mengalami pertumbuhan yang lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. 
 
“Dari non-tambang dan non-sawit tumbuh 9,11 persen,” ujarnya. 
 
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester I 2019 baru mencapai 44,73 persen dari target atau sebesar Rp 705,59 triliun. Berdasarkan asumsi ABPN 2019, pendapatan pajak hingga akhir tahun Rp 1.577,56 triliun. 
 
Pendapatan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) migas dan non-migas Rp 440,17 triliun; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 249,40 triliun; dan PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 16,02 triliun. 
Dari jenis penerimaannya, pajak atas impor mengalami kontraksi -2,99 persen secara year on year. 
 
Sedangkan PPN dalam negeri mengalami kontraksi -4,8 persen. "PPN impor dan PPN dalam negeri menunjukkan kewaspadaan,” ucap Sri Mulyani
 
 





Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

2 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

2 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

3 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

3 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

3 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

4 jam lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

4 jam lalu

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

Jokowi telah menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga.


Riwayat Sawahlunto Menjadi Kota pada 1 Desember 1888

4 jam lalu

Riwayat Sawahlunto Menjadi Kota pada 1 Desember 1888

Sawahlunto resmi menjadi kota di Sumatera Barat pada 1 Desember 1888


Harga Patokan Ekspor Pertambangan Desember 2022 Cenderung Turun, Ini Rinciannya

6 jam lalu

Harga Patokan Ekspor Pertambangan Desember 2022 Cenderung Turun, Ini Rinciannya

Harga sebagian besar komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar bulan ini masih terus turun karena pelemahan permintaan ekspor.


Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

17 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.